Kesewenangan dalam Kekuasaan

Kesewenangan dalam Kekuasaan Ilustrasi (Pixabay)
Dr. M. Kapitra Ampera, SH, MH (Politisi PDIP/Praktisi Hukum)

Covesia.com - Kasus penggerebekan prostisusi online yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Semua pihak setuju penyakit masyarakat harus diberantas termasuk prostisusi online yang selain melanggar norma kesusialaan juga melanggar hukum negara/undang-undang.

Penggerebekan yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020 lalu diliput oleh berbagai media yang telah ‘dipersiapkan’ untuk mempertontonkan bahwa prostitusi online benar-benar terjadi. Namun, yang membuat hal ini menjadi polemik hangat adalah, keterlibatan seorang Andre Rosiade, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dalam proses penggerebekan tersebut. 

Di dalam hukum Indonesia tidak mengenal Istilah penggerebekan. Adapun penyidik (Kepolisian) memiliki upaya paksa sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Andre Rosiade bersama pihak kepolisian saat itu adalah berupa Upaya Penggeledahan dan Penangkapan.

Di dalam KUHAP telah dijelaskan beberapa hal terkait yaitu:

– Pasal 1 angka 17: 
Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

– Pasal 1 angka 20:
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang  ini.

– Pasal 1 angka 19
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 

Bahwa, segala bentuk upaya paksa harus memiliki dasar bukti yang cukup bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan harus pula didasarkan dengan surat perintah penangkapan, dan penggeledahan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, dalam hal keadaan mendesak sebagaimana ketentuan pasal 34 KUHAP, penyidik harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan.

Segala proses penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan oleh Aparat Kepolisian selaku penyidik. Kontroversi yang terjadi dalam kasus ini adalah, peranan Andre Rosiade. Seyogianya segala dugaan atas terjadinya tindak pidana cukup dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Namun dalam kasus ini, Andre secara aktif ikut dalam proses dengan sengaja “menjebak” pelaku. Sebagaimana bukti-bukti yang ditampilkan media online, kamar 606 Hotel Kryad Bumiminang yang menjadi Tempat Kejadian perkara / TKP tersebut telah dipesan atas nama Andre Rosiade / Bimo (Nama ajudan Andre yang ditambah dengan pena). Pemesan PSK tersebut pun sengaja di setting memesan prostitusi menggunakan aplikasi MiChat, yang sejak awal sudah diketahui oleh Andre Rosiade sebagai pemberi fasilitas. Termasuk barang bukti uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di TKP, diduga telah dipersiapkan sejak awal untuk menjebak. 

Saat ini N (Pelaku Prostitusi) dan juga mucikarinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumbar dengan dugaan pelanggaran atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronil. Ironisnya, pria pemesan prostitusi hilang tanpa diketahui setelah sempat “memakai” jasa prostitusinya. Padahal, pria pemesan prostitusi online dan juga pemberi fasilitas atas perbuatan tersebut semestinya juga ikut ditangkap berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu turut serta dan membantu melakukan tindak pidana.

Keterlibatan Andre Rosiade disini sarat dengan muatan politik untuk mengambil perhatian publik jelang Pilgub Sumatera Barat. Disamping itu, alasan-alasan yang diungkapkannya ke media “untuk memperlihatkan kepada Pemerintah dan DPRD kota, maksiat yang terjadi di kota Padang”, seakan-akan Pemerintah selama ini tidak acuh, atau tidak ada jalan untuk menyampaikan keluhan masyarakat dengan cara yang lebih elegan. Posisinya sebagai Anggota DPR RI semestinya memiliki peluang untuk melakukan Dialog dengan Pemerintah Kota, DPRD hingga pihak kepolisian mengenai pengaduan masyarakat kepadanya, bukan malah mempermalukan banyak pihak atas tindakan penggerebekan yang telah ia setting sebelumnya.

Jika dalam penggeledahan rumah, pasal 33 KUHAP mensyaratkan penggeledahan dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, maka pada penggeledahan yang dilakukan di Hotel Kryad Bumi Minang, semestinya ikut mendampingi dalam proses. Namun ternyata pihak Hotel bahkan tidak mengetahui dan tidak dimintai izin dalam penggeledahan tersebut, yang tentunya merugikan nama baik hotel juga pelanggaran privacy yang semestinya menjadi tanggungjawab pihak hotel.

Lebih lanjut, PSK yang ditangkap juga dipermalukan padahal pria yang menggunakan jasanya, menghilang pada saat kepolisian tiba, Andre Rosiade, dan Para awak Media meliput kejadian tersebut. Apabila ingin menuntas kejahatan dan Penyakit Masyarakat ini secara tuntas, maka segala pihak yang terlibat harus diproses dan diadili. Dengan tidak diproses hukumnya pria pengguna jasa tersebut, maka patut dipertanyakan kekuasaan apa yang digunakan oleh Andre Rosiade sebagai pembuat skenario pejebakan ini, untuk melindungi si pria pengguna jasa prostitusi?.
Dr M. Kapitra Ampera, SH, MH

Dr M. Kapitra Ampera, SH, MH ( Politisi PDIP/ Praktisi Hukum )

Berita Terkait

Baca Juga