Tantangan Keluarga Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0

Tantangan Keluarga Indonesia di Era Revolusi Industri 40 Ilustrasi Keluarga Berencana/ Istimewa

Covesia.com - Dunia semakin sempit. Hal ini tidak hanya dalam artian secara teritorial yang disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah manusia dari waktu ke waktu. Data kependudukan dunia, kepadatan penduduk Indonesia masih tetap bertahan pada urutan keempat terpadat di dunia. Badan Pusat Statistik merilis Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) saat ini mencapai 1,38 persen, dimana tahun 2020 diprediksi akan meningkat hingga 271 juta jiwa. Jumlah tersebut menunjukan terjadinya kenaikan sebanyak 16 ribu jiwa dari jumlah sebelumnya mencapai 255 ribu jiwa, tentu logikanya akan terus mengalami kenaikan bila tidak adanya upaya serius untuk mengaturnya. Kondisi demikian membawa implikasi terhadap semakin tinggi nilai dan manfaat tanah atau lahan dalam kehidupan. Begitupun dengan semakin sempitnya prilaku sosial manusia karena besarnya tekanan kehidupan, sehingga sangat memungkinkan tergerusnya nilai dan norma, ditambah lagi dengan kuatnya arus budaya asing, sehingga membuka peluang terbukanya masalah-masalah sosial. 

Sementara pada sisi lain, dunia saat ini sedang mengalami tiga goncangan sosial yang memberikan dampak sangat besar dalam pola kehidupan. Pertama, guncangan informasi teknologi. Kedua, guncangan karena terjadinya pemanasan global dan guncangan akan ancaman perang nuklir. Kedua guncangan yang terjadi di bawah dapat disiasati oleh manusia untuk menahan dan mencarikan solusinya. Namun, untuk poin pertama yaitu guncangan informasi teknologi adalah sesuatu yang tidak terelakkan, hampir seluruh tatanan kehidupan manusia di negara manapun terimbas karenanya, terutama negara berkembang seperti halnya Indonesia. Oleh karena itu tentu perlu dan penting untuk kembali peduli, serta adanya kebijakan pemerintah terhadap pengarusutamaan masalah kependudukan, Keluarga Berencana (KB). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), merupakan sebuah instansi yang diberikan amanah oleh Negara Indonesia untuk mengatur dan mengelola penduduk Indonesia, tidak hanya secara kuantitatif, melainkan juga kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka tugas yang diemban oleh BKKBN tidak hanya terkait dengan masalah KB saja, yang identik dengan alat kontrasepsi, akan tetapi juga terkait masalah kependudukan dan pembangunan keluarga, sehingga dikenal dengan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

Keberhasilan program KKBPK di lapangan sangat erat kaitannya dengan bagaimana keberhasilan para petugas KB di lapangan, yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) untuk selalu memberikan pemahaman dan pelaksanaan program KKBPK di masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan jaman, dilakukanlah penyesuaian dalam organisasi telah menjadikan BKKBN sebagai institusi yang cukup dinamis. Sebagai langkah upaya mewujudkannya, lebih kurang lima belas ribu tenaga lapangan dan para penyuluh KB secara administratif kepegawaiannya ditarik kembali ke pusat. Logikanya, tentu menjadi sumber daya baru yang dapat mengoptimalkan dan mempercepat pencapaian program. 

Program pemerintah yang pernah berjaya pada masa Orde Baru ini, kini mungkin menjadi satu-satunya program yang masih kuat tertanam dalam ingatan penduduk Indonesia. Hampir semua orang Indonesia tahu atau setidaknya pernah mendengar mars KB, ‘Keluarga Berencana sudah waktunya, jangan diragukan lagi, Keluarga Berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya, putra-putri yang sehat, cerdas, dan kuat kan menjadi harapan bangsa, ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa’, karena memang sejak dahulu sering ditayangkan di TVRI atau disiarkan pada radio dan diperdengarkan kepada rakyat Indonesia. Dari bait-bait mars tersebut, tergambar bagaimana harapan serta tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan keluarga yang diyakini ideal. 

Meskipun secara historisnya bergulatan pro dan kontra terhadap kelahiran (natalis) yang berimplikasi terhadap jumlah penduduk Indonesia semenjak awal kemerdekaan, dimasa pemeritahan Presiden Ir. Soekarno hingga hari ini cukup kontras dan memiliki dinamika tersendiri. Bagaimana pada masa Orde Lama, saat perang kemerdekaan baru saja usai, sehingga banyak menelan korban jiwa. Dengan demikian, Negara Indonesia butuh banyak Sumber Daya Manusia sebagai modal awal pembangunan. Bung Soekarno mengungkapkan bahwa Indonesia dapat menghidupi dua atau tiga kali lipat dari jumlah penduduk yang hanya 80 juta ketika itu, pada tahun 50-an. Demikian juga menurut Bung Hatta, yaitu penduduk dengan jumlah yang besar sangat bermanfaat untuk kepentingan politik dan ekonomi, seperti halnya tenaga kerja, sehingga mereka dianggap sebagai orang yang pro natalis. 

Namun lambat laun, kebutuhan Negara Indonesia akan jumlah penduduk yang diharapkan dapat menjadi pekerja-pekerja untuk membangun bangsa mesti berhadapan dengan tantangan lain, yaitu kebutuhan yang besar pula terhadap penyediaan makanan, kemukiman, layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan, serta perhatian akan resiko akan kematian ibu dan anak yang tinggi karena cendrung mampu untuk melahirkan lima, delapan hingga sebelas orang anak. Faktanya, didasarkan dari survei yang dilakukan Kementrian Kesehatan sekitar tahun 1950-an, di Yogyakarta angka kematian bayi mencapai 130 dari 1.000 bayi yang dilahirkan. Sedangkan di Jawa barat, lebih tinggi yaitu 300 bayi per 1.000 kelahiran. Demikian juga angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan yang juga tinggi, yaitu sampai 341 per 100.000 kelahiran hidup (BKKBN, 2009).  Seiring perjalanan waktu, munculah nama dr. Julie Sulianti Saroso sebagai pelopor KB di Indonesia dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sebagai perintis KB di Indoneisa. Perhatian penuh pemerintah akan pentingnya pengaturan jumlah penduduk melalui program KB setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 8/Tahun 1970 membentuk sebuah lembaga baru yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang disingkat dengan BKKBN.

Berawal pada tahun 1970 itulah dianggap sebagai ‘tonggak’ akan tuntutan pengendalian penduduk menjadi suatu hal sangat penting. Ketika itu, melalui kegiatan safari KB, ‘Soeharto Award’ dan kegiatan-kegiatan KB yang menyentuh langsung ke akar rumput semangkin menjadikan program ini sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai tandanya hampir semua Pasangan Usia Subur memiliki kartu kesertaan ber-KB. Syiarnya begitu semarak. Hasilnya dapat dilihat, jumlah penduduk mampu untuk dikendalikan. Hal ini ditandai dengan turunya angka fertilitas. Awalnya pada tahun 70-an rata-rata Total Fertility Rate (TFR) 5,6. Artinya kemampuan seorang Wanita Usia Subur (WUS) dapat melahirkan 5 hingga 6 orang anak semasa suburnya dapat menjadi 2,6 hingga 2,6 pada tahun 2003. Keberhasilan tersebut tentu banyak pihak yang membantunya, baik dari komitmen pemerintah ketika itu hingga peran yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, pihak swasta serta mitra.    

Seperti yang telah diutarakan di atas, dimana saat sekarang ini, BKKBN telah diperluas tanggung jawabnya, yaitu terkait masalah pendudukan dan pembangunan keluarga. Serkaitan dengan perlunya keluarga Indonesia untuk menjadi kuat, mandiri, dan berdaya guna serta berkualitas tentu merupakan rangkaian cita-cita yang terus-menerus menjadi kesadaran kolektif untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dipertentangkan lagi. Hampir semua pihak sepakat. Robin Sharma mengungkapkan bahwa setiap kegagalan, mulai dari rumah tangga (keluarga), sampai organisasi terbesar sekalipun, seperti halnya negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keluarga merupakan unsur fundamental yang membangun sebuah bangsa negara.

Santer menggema bahwa kini Negara Indonesia berada di era revolusi industri 4.0 yaitu  perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun untuk tenaga pemroses dan cenderung terintegrasi dengan perangkat internet (internet of thing). Kondisi ini tentu berimplikasi pada hampir semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik dan relasi budaya. Erich Fromm mengungkapkan bahwa,“the danger of the past was that man became slaves. "The danger of the future is that man may become robots” (bahaya masa lalu adalah saat manusia menjadi budak. Bahaya masa akan datang manusia akan menjadi robot). Kondisi tersebut jugalah nantinya menimbulkan tantangan baru dalam keluarga, diantaranya adalah; pertama, longgarnya relasi atau hubungan antara anggota keluarga. Hal ini ditandai dengan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh anggota keluarga untuk melakukan interaksi di luar rumah ketimbang dalam rumah, baik apakah dalam rangka pemenuhan kebutuhan maupun kegiatan lainnya. Demikian juga secara fisik saat bersamaan di rumah, namun seringkali asik dengan smart phone dibandingkan dengan berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga terkesan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga saja, secara materi. Padahal tentu banyak fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga. BKKBN menawarkan minimal ada depan pilar yang menjadi fungsi keluarga (delapan fungsi keluarga); fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan serta fungsi lingkungan.  

Kecendrungan muculnya fenomena pertama di atas, maka akan berimplikasi terhadap tantangan kedua, yaitu institusi keluarga menjadi sebuah lembaga yang semakin melemah, sehingga dalam banyak hal membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Misalkan saja dalam keperluan makan dan minum keseharian. Pada jaman dahulu, ikatan emosional dan kebersamaan serta kehangatan keluarga sangatlah dapat dirasakan. Bila tidak dalam keseharian waktu penuh, minimal adalah saat makan malam yang dilakukan bersama-sama yang sebelumnya ibu memasak segala keperluan keluarga. Pada waktu itulah menjadi momentum kebersamaan dalam keluarga terjadi. Tapi kini, apapun yang menjadi kebutuhan setiap anggota keluarga dapat dipenuhi oleh berbagai fasilitas online yang ada dalam gawai mereka. Oleh sebab itu, salah satu program yang digencarkan oleh BKKBN saat ini dengan membudayakan ‘kembali ke meja makan’. Walaupun penulis menyadari, meja makan seringkali bukanlah menjadi peralatan rumah tangga yang sangat penting hari ini dalam kehidupan modern. Namun, makna yang lebih besarnya adalah tentu juga terkait dengan menyediakan waktu yang proporsional dan membangun kebersamaan secara berkualitas dalam sebuah keluarga. Lebih jauh, terhadap persoalan-persoalan rumah tangga pun, anggoata keluarga butuh pihak lain untuk menyelesaikannya, meskipun itu sebetulnya dapat diselesaikan antara masing-masing keluarga.

Ketiga, memudarnya nilai kebersamaan, peduli dan kepekaan sosial. Kebiasaan anggota keluarga yang sudah sendiri-sendiri, tidak perlu banyak membutuhkan campur tangan atau bantuan orang lain, maka kecendrungan akan menjadikan dirinya tidak hanya sebagai indivialis, namun kepada sifat dan prilaku egois. Jika prilaku dalam keluarga seperti itu terakumulasi, dengan demkian tentu akan ‘membahayakan’ terhadap keberlangsungan kehidupan secara bersama. Nilai-nilai gotong-royong sebagai sifat dasar warga Negara Indonesia terancam hilang, saling bahu-membahu dan tolong menolong dalam kebaikan menjadi kabur dan tidak tertutup akan berdampak kepada rendahnya semangat nasionalisme. Tentu banyak hal lagi yang dapat diungkapkan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Indonesia di era revolusi industri 4.0 ini. Namun, setidaknya harapan besar untuk dapat menumbuhkan kembali kesadaran akan pentingnya keluarga sebagai pondasi pembangunan bangsa negara Indonesia ini. Bahkan BKKBN sebagai penghargaan terhadap pentingnya keluarga dengan memperingati hari keluarga setiap tahunnya secara nasional, yaitu 29 Juni. Tahun 2020 ini, program KB telah memasuki perjalanan setengah abadnya dan peringatannya akan dilaksanakan perhelatannya yang ke XXVII dengan tuan rumah Provinsi Sumatera Barat.

Lismomon Nata, S.Pd, M.Si, CHt

Lismomon Nata, S.Pd, M.Si, CHt ( Widyaiswara /Plt. Kasubbid Penyelenggara dan Evaluasi Diklat Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat )

Berita Terkait

Baca Juga