Akankah Indonesia Punya Presiden Baru?

Akankah Indonesia Punya Presiden Baru Foto: Istimewa

Covesia.com - Kampanye pemilihan presiden dan pemilihan anggota legisilatif saat ini sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Setiap pasang calon presiden dan juga partai politik sudah melakukan kampanye. Baik kampanye di darat melalui kampanye dialogis dan pengumpulan massa, maupun kampanye udara melalui iklan di media.

Berbarengannya jadwal kampanye pilpres dan pileg satu sisi barangkali lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Tetapi, pada saat yang sama kesamaan waktu kampanye ini membuat kampanye pileg tenggelam oleh hinggar binggar kampanye pemilihan presiden.

Tulisan ini lebih akan fokus membahas kampanye pilpres, bagaimana peluang kedua pasang calon. Akankah Jokowi sebagai petahana bisa bertahan, atau justru tumbang dan kemudian kita memiliki presiden baru?

Sebagai petahana, Jokowi-Amin tentu berpeluang lebih besar untuk kembali menjadi pemenang pada pilpres tahun ini. Jika pilpres adalah lomba berlari, maka sebenarnya ini adalah lomba yang tidak fair bagi penantang petahana, karena start lombanya sejak awal tidaklah sama.

Prabowo baru akan turun lapangan ketika Jokowi sudah menguasai lapangan selama lebih empat tahun. Apalagi Jokowi memutuskan tidak mengambil cuti selama masa kampanye, maka gerak lomba lari pilpres menjadi makin tak seiring, karena petahana dengan segala kekuasaannya memiliki gerak dan peluang lebih banyak untuk memaksimalkan kampanye. Termasuk berkampanye secara terselubung melalui program-program pemerintah yang sedang berjalan.

Keistimewaan yang dimiliki petahana membuat banyak petahana sering memenangkan kembali kompetisi politik pada periode kedua. Hanya petahana yang sangat buruk performannya yang kemudian akhirnya kalah.

Dalam konteks pilpres, misalnya, SBY dulu menang mudah pada periode kedua. Kampanye SBY cukup mempopulerkan tagline ‘Lanjutkan!’. Tak perlu mutar menyampaikan banyak narasi. SBY-Boediono unggul jauh dibanding pesaingnya, Megawati-Hasyim, (60,62%: 39,38%).

Fenomena kemenangan banyak petahana juga kita bisa lihat dalam kontestasi kepala daerah. Tahun 2018, misalnya, sedikitnya ada 64 pasang petahana yang kembali menang, termasuk Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Lukas Enembe di Papua, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi di Bone, M Wardan di Indragiri Hilir, dan lain sebagainya.

Sekali lagi, petahana sangat potensial untuk menang lebih mudah, jika mereka berprestasi. Jika rekam jejak pembangunan selama mereka memerintah cemerlang dan memuaskan mayoritas rakyat.

Mereka sedang mengendalikan kemudi. Bisa membuat ritme yang mereka inginkan. Sayangnya, sepertinya hal ini tak berlaku bagi pemerintahan Jokowi. Walaupun cukup banyak survei yang masih menempatkan petahana sebagai peraih suara terbanyak.

Namun kecenderungan angkanya untuk petahana stagnan, atau malah cenderung turun. Sementara popularitas Prabowo cenderung menaik. Jarak angka antara keduanya semakin tipis.

Survey terakhir Kompas yang menyebut elektabilitas Jokowi di bawah 50% itu adalah indikasi sangat terang bahwa posisi Jokowi terancam serius. Berikut akan saya paparkan beberapa faktor yang membuat petahana bisa saja tumbang.

Faktor Potensi Hilangnya Suara

Seperti yang sudah saya paparkan pada tulisan saya sebelumnya, Prabowo maju pada pilpres kali ini dengan modal suara signifikan. Ketika pilpres 2014 dulu beda suara Prabowo-Jokowi hanya terpaut beberapa persen saja (47% : 53%). Prabowo hanya butuh tambahan beberapa juta suara untuk bisa mengungguli Jokowi.

Thesis saya, mayoritas pemilih Prabowo di pemilu 2014 akan tetap loyal, kemudian ditambah beberapa persen pemilih baru. Pada saat yang sama, Jokowi sepertinya akan kehilangan lebih banyak suara karena beberapa faktor.

Faktor utama yang membuat petahana bisa kehilangan dukungan suara signifikan bukanlah karena Prabowo jauh lebih menjanjikan, tetapi lebih karena faktor kinerja pemerintahan Jokowi selama empat tahun lebih. Sudah cukup banyak dibahas bahwa performa pemerintahan Jokowi cenderung biasa saja.

Tidak segegap gempita janji dan harapan yang ditabur selama masa kampanye pilpres 2014. Dari sisi ekonomi, misalnya, agak sulit dibantah bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sedang lesu. Angka pertumbuhan ekonomi nasional yang dulu dijanjikan sampai 7 persen hanya tinggal mimpi.

Kehidupan masyarakat kecil semakin terasa sulit, harga-harga terus naik, nilai tukar rupiah melemah. Daya beli masyarakat melemah. Kita belum lagi bicara sektor lain, semisal perdagangan, pendidikan, pelayanan publik, penegakkan hukum, hak azasi manusia, kebebasan berserikat dan berpendapat, pemberantasan korupsi, kehutanan, dan banyak sektor lainnya.

Jargon Indonesia Hebat dan Revolusi Mental yang dulu menjadi daya pikat kuat pasangan Jokowi-Kalla semakin ke sini semakin terlihat tidak relevan. Revolusi mental itu bahkan sama sekali tak lagi disebut di beberapa tahun terakhir pemerintahan.

Entah kemana perginya jargon yang indah itu. Belum lagi kita bicara tentang komitmen pemerintah terkait nawa cita. Pemerintah memang berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur. Tetapi, pembangunan infrastruktur itu pada sa’at yang sama telah menambah daftar hutang negara yang tak sedikit.

Beberapa kejadian terakhir, semisal tertangkapnya Romi yang notabene adalah salah seorang orang dekat Jokowi, pun telah membuat banyak pemilih terdidik kecewa. Angka kebocoran uang negara yang mencapai 2000 triliun seperti yang konon disampaikan KPK (dulu juga sering disampaikan Prabowo) adalah berita lain yang membuah banyak swing voters tercenung. Bahwa perubahan yang dulu dijanjikan masih jauh dari harapan.

Faktor kinerja pemerintah yang cenderung biasa ini membuat sebagian pemilih terdidik yang dulu mendukung Jokowi sepertinya memikir ulang untuk kembali memberikan dukungan. Mereka terlanjur kecewa.

Sebagian mereka loncat ke Prabowo. Sebagian memilih golput. Sebagian lagi masih diam, wait and see sampai detik-detik terakhir pemilihan. Salah satu contoh loncat pagar itu, misalnya, adalah beralihnya dukungan Ust Syamsi Ali, tokoh muslim Indonesia yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat.

Ust Syamsi adalah diantara tokoh yang dulu cukup aktif mengkampanyekan Jokowi pada 2014. Sa’at ini dia dengan jelas telah memberikan dukungan kepada Prabowo. Kehadirannya di panggung utama kampanye Prabowo-Sandi di GBK kemaren adalah bentuk peneguhan itu.

Fenomena berubahnya peta ini juga bisa dilihat dari jejak digital percakapan kalangan menengah di media sosial. Hawa dukungan di media sosial yang dikuasai kalangan menengah ini cenderung menguat kepada Prabowo. Terutama ketika duo Rocky Gerung dan Fahri Hamzah sering tampil memukau dalam debat-debat terbuka di media yang banyak ditonton kalangan menengah.

Setidaknya Prabowo lebih sering unggul dalam popularitas capres di Google Trend atau beberapa survey di media sosial, seperti di Twitter. Hashtag #uninstallJokowi yang sempat menjadi trending topik dunia adalah indikasi bahwa Jokowi tak lagi populer di kalangan menengah terdidik. Kecendrungan ini juga terkonfirmasi oleh survey LSI pada akhir Januari 2019 yang menyebut bahwa Jokowi kalah di kalangan pemilih terdidik.

Faktor kedua adalah faktor pilihan wakil presiden. Dibanding Kiai Ma'ruf, Sandi lebih berpotensi menambah suara. Pak kiai sepertinya hanya bisa mempertahankan suara tradisional NU. Itupun tidak akan semua warga NU yang akan ikut kiai.

Ketokohan kiai Ma'ruf harus bersaing ketat dengan pengaruh kiai dan ustadz lain dalam memperebutkan suara ummat Islam. Termasuk endorsement tak langsung dari Ustadz Abdul Somad (UAS) kepada Prabowo.

Pemilih muslim urban, kaum perkotaan, akan lebih cenderung mandiri dalam keputusannya. Mereka barangkali akan lebih mengikuti rekomendasi ijtima’ ulama yang mengendorse Prabowo.

Sementara Sandi tampil lebih agresif. Umurnya yang masih muda tentu membuat dia lebih leluasa bergerak kemana-mana. Sandi sudah mengunjungi ribuan titik kampanye. Dia keliling Indonesia. Menemui masyarakat. Pengalamannnya di dunia usaha lebih meyakinkan para milineal yang butuh pekerjaan dan perbaikan bangsa di sektor ekonomi.

Belum lagi, dukungan kaum ibu yang mengalir deras kepadanya. Singkatnya, Sandi akan lebih banyak menambah suara kepada Prabowo ketimbang Kiai Makruf Amin kepada Jokowi.

Faktor ketiga adalah faktor Ahok. Jika kita kembali ke suasana psikologis menjelang pilpres 2014, maka akan kita ingat bahwa ada suasana dukungan kuat dari pendukung Ahok yang mayoritas adalah etnis Tionghoa untuk memenangkan Jokowi. Antusiasme ini terlihat sangat kentara pada banyak TPS di Jakarta dan di luar negeri. Motivasinya tentu agar Ahok bisa menjadi penguasa Jakarta jika Jokowi menang. Niat yang akhirnya kesampaian.

Namun, setelah Ahok dipenjara dan setelah keluar penjara Ahok tidak begitu terlihat dalam lingkar dukung mendukung Jokowi. Saya perhatikan jaringan masyarakat Indonesia keturunan ini terlihat tak sebergairah dulu.

Mereka bisa saja kecewa dengan pilihan Jokowi kepada kiyai Amin yang mereka persepsi sebagai sosok penting yang terlibat dalam proses masuknya Ahok ke penjara. Bisa jadi mereka tidak akan mendukung Prabowo. Tapi, bukan tak mungkin sebagian mereka akan abstain. Tidak memberikan dukungan kepada siapapun. Ini tentu akan merugikan Jokowi. Suara pendukung Ahok ini cukup signifikan.

Faktor berikut adalah faktor Anies Baswedan. Tak bisa dibantah bahwa ketokohan Anies Baswedan menyumbang suara cukup signifikan terhadap kemenangan Jokowi pada tahun 2014. Anies mewakili kelompok menengah nasionalis terdidik yang cenderung tak punya afiliasi politik. Melalui Indonesia Mengajar yang dia gagas, Anies memiliki jaringan anak-anak muda idealis yang siap bergerak di lapangan. Walau tak semua, sebagian mereka dulu ikut teryakinkan dengan alasan-alasan Anies memberikan dukungan kepada Jokowi.

Saat ini ceritanya berbeda. Anies terlihat lebih akrab di kubu oposisi. Pengarus Anies sebagai pribadi dan sebagai politisi semakin kuat. Terutama ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Anies dengan cerdas memainkan posisinya sebagai gubernur Jakarta dalam membuat counter opini kepada petahana.

Dia memang tidak masuk tim kampanye Prabowo-Sandi. Namun gesture politiknya cukup jelas. Suratnya tentang pekerja MRT setelah klaim Jokowi terhadap pembangunan MRT adalah cara dia secara halus melakukan counter narasi. Sepertinya keberadaan Anies di kubu oposisi ikut memberi poin kepada Prabowo dan pada saat yang sama menggerus suara Jokowi.

Terakhir adalah faktor gerakan 212. Suka atau tidak, gerakan 212 yang bermula dari gerakan moral sebagai manifestasi perlawanan ummat kepada gaya politik Ahok ini sekarang telah berubah seperti gerakan politik. Jaringannya luas.

Mereka terognisir cukup rapi. Diisi oleh anak-muda dan kalangan menengah muslim bersemangat tinggi. Mereka melek teknologi. Terdidik. Mereka mewakili kelompok Islam politik. Basis mereka adalah masjid. Walaupun, sebagian orang menyebut gerakan mereka sebagai gerakan eksklusif.

Tapi, suara mereka tentu juga ikut mempengaruhi peta suara pada pemilihan presiden. Dan sangat kentara bahwa kelompok ini lebih mendukung Prabowo ketimbang Jokowi.

Ketika alasan potensi tergerusnya suara Jokowi cukup banyak, saya perhatikan hal itu tidak terjadi pada penggerusan suara Prabowo. Propaganda hitam yang diarahkan ke Prabowo seperti pro khilafah, Islam garis keras, dan sejenisnya tak efektif.

Pun begitu dengan serangan berupa cerita lama yang sebenarnya sudah basi, kasus penculikan, tak akan banyak pengaruh pada penggerusan suara Prabowo. Tentu, tetap ada beberapa kelomompok tertentu yang beralih dukungan dari Prabowo ke Jokowi.

Tapi, dibanding perpindahan suara dari Jokowi, kehilangan suara Prabowo kecil saja. Di sini kemudian angka Jokowi dan Prabowo itu menjadi sangat tipis.

Penutup

Tentu masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi konstelasi suara Prabowo atau Jokowi, termasuk faktor parpol pendukung, faktor logistik kampanye, dan lainnya. Tetapi saya cukupkan sampai di situ dulu.

Singkatnya saya ingin mengatakan bahwa dengan suasana seperti ini, posisi Jokowi sangat jauh dari aman. Perkiraan saya, kecuali Sumatera Utara dan Lampung, Sumatera sepertinya akan menjadi milik Prabowo.

Pun begitu dengan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Persaingan ketat dan paling menentukan akan terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara Indonesia Timur akan beda-beda tipis antara Prabowo dan Jokowi.

Jika Prabowo akan lebih unggul di daerah urban, Jokowi akan meraup suara di pedesaan dan di daerah perbatasan. Overall, bandul perubahan sepertinya akan lebih kuat bergerak. Ini tentu dengan tidak menghitung potensi kecurangan pemilu.

Jika tak ada kejadian luar biasa yang bisa mendowngrade Prabowo, bukan tak mungkin bahwa Indonesia akan memiliki presiden baru setelah 17 April 2019. Wallahu a’lam.

Afrianto Daud

Afrianto Daud ( Akademisi/ Pemerhati Sosial Politik )

Berita Terkait

Baca Juga