Bawaslu Bukan Tuhan

Bawaslu Bukan Tuhan Ilustrasi

Covesia.com - Sejak dikeluarkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana memberikan dampak besar dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dimana sebagai lembaga yang paling banyak disorot di tahun-tahun politik hingga memikul tanggung jawab besar sebagai quality control terhadap Penyelanggaraan Pemilu Tahun 2019 ini. 

Dalam sejarah kepemiluan Indonesia menerapkan model penyelanggara pemilu Independen dimana 61,9% dari 215 Negara lebih mempercayai model independen, sejak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dipermanenkan dan dilantik Pada tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai peran besar dalam tahapan-tahapan yang dilalui dalam Pemilu 2019.

Sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 103 poin a Bawaslu berwenang “ menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perarturan perundang-undang yang mengatur mengenai Pemilu”. 

Bawaslu bukanlah wasit yang bisa menyelesaikan sengketa proses pemilu dari kubu A dan Kubu Si B. Bawaslu Bukanlah Tuhan yang menimbang segala amal dosa baik buruk peserta Pemilu Tahun 2019 di dalam pelanggaran sidang admnistrasi atau pun didalam pelangaran-pelanggaran lainnya. Akan tetapi Bawaslu menjadi alarm peluit pertandingan dalam konteks Kepemiluan serentak Tahun 2019 ini.

Integritas Bawaslu Kabupaten/Kota diuji ketika menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran kepemiluan. Pengawas tetaplah menjadi pengawas yang senantiasa tetap mengupayakan pencegahan dibandingkan penindakan dalam “on the way” ke meja hijau baik sisi keputusan yang baik atau tidaknya, menimbulkan tanda tanya atau ketidakpercayan masyarakat awam atau sipemilih terhadap pengawas Pemilu.

Sebaliknya kegagalan dalam pencegahan pengawas Pemilu memikul beban pikiran, si Pengawas Pemilu sejatinya ialah integritas harga mati untuknya.  legitimasi pengawas Pemilu sendiri sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pengawas Pemilu konsekuensinya ialah apapun profesi yang dilakoni tetap risikonya sendiri. 

Kebebasan bereksperimen media sosial dalam masyarakat akhir-akhir ini sangat meresahkan oleh si pengawas, belum lagi memilih dan memilah informasi yang salah “ hoaks” atau pun benar dalam konteks pencegahan, masyarakat ini tentu hal  yang biasa dan memang seharusnya ada, agar bangsa ini bisa tumbuh dalam keterbukaan dengan segala dinamikanya.

Namun semestinya kebebasan yang kita pertontonkan adalah yang membangun persatuan, bukan perpecahan.  Sebagai penyelanggara Pemilu Si pengawas pun selalu memperhatikan dan mengingatkan peserta pemilu dengan cara mengirim surat-surat manis, yang berisikan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan lainnya agar lancarnya bekerjanya peserta Pemilu, Bawaslu juga sudah memperhatikan sejak dari tahapan awal kepada peserta Pemilu, melihat dan mendengarkan sepenuh hati kinerja Bawaslu. 

Melalui filterisasi Bawaslu partisipatif masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan dan melaporkan kasus dugaan Pemilu sangatlah diharapkan oleh si pengawas.

(lif)

Dini Oktavia

Dini Oktavia ( Staf Bawaslu Kota Bukittinggi )

Berita Terkait

Baca Juga