Praktik Demokrasi yang Diawasi

Praktik Demokrasi yang Diawasi Ilustrasi (Ist)

Covesia.com - Peraturan perundang-undangan adalah menjadi acuan bagi pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi. 

Dalam kehidupan berdemokrasi, tentunya selalu dihadapkan dengan berbagai norma hukum yang harus ditaati dan dipatuhi, karena dalam norma hukum tersebut memuat aturan yang menjadi acuan kehidupan berdemokrasi. Dengan konsep yang demikian maka pemilu yang berkeadilan merupakan tujuan bersama. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Dengan rumusan dalam pembukaan dan Pasal tersebut, maka negara indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana diketahui bahwa konsep kedaulatan rakyat diidentikkan dengan konsep demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka setiap negara dapat menggunakan hak politiknya dalam menentukan jalannya suatu negara. Hal ini disebabkan karena demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi diharuskan adanya keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan (Arie Purnomosidi, 2012).

Pemilu tahun 2019 terdapat beberapa tahapan yang harus diawasi oleh penyelengara pemilu beserta jajarannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 s.d 116.

Keberadaan dan peran pengawas pemilu di negara yang menganut paham demokrasi dengan mendesain pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu agar dapat memenuhi asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta terwujudnya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengawas pemilu dibekali dengan fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa dalam memaksimalkan  3 fungsi tersebut dengan menjalankannya secara terpisah.

Lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga yang memikul tanggung jawab besar sebagai Quality Control terhadap penyelenggaraan pemilu. Integritas dan legitimasi pemilu akan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pengawas pemilu. Sebaliknya, kegagalan dalam pencegahan pelanggaran kegagalan dalam pengawasan pemilu, dan kegagalan dalam penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu akan menimbulkan  ketidakpercayaan masyarakat  terhadap penyelenggara pemilu.

Pada tahapan kampanye yang cukup panjang dan dalam rangka memaksimalkan pencegahan, karena Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan, maka perlu juga disampaikan kepada peserta pemilu bahwa berkampanye harus mematuhi segala bentuk  peraturan yang ada.

Peserta pemilu dapat berkampanye dengan memakai metode kampanye sebagaimana berikut:

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta (Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 26) :

a. Paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional

b. Paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi

c. Paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota

2. Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan/atau diluar ruangan dengan ketentuan jumlah peserta  (Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 26) :

a. Tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan

b. Jika dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

3. Petugas Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Petugas kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman dan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

b. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud mencakup informasi: hari, tanggal, jam, tempat, pelaksana dan/atau tim kampanye, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan penanggungjawab sedangkan untuk pemberitahuan pada Pertemuan Tatap Muka  mencakup semua informasi  kecuali nama pembicara dan tema materi. (Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 27 dan 29).

Sesuai dengan ketentuan yang di atas, maka perlu hendaknya peserta pemilu mematuhi dan Pengawas pemilu memastikan pelaksanaan kampanye tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rini Juita, MA

Rini Juita, MA ( Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman )

Berita Terkait

Baca Juga