Mungkinkah Pengurus Golkar Kedepan dari Kader yang 'Bersih'?

Mungkinkah Pengurus Golkar Kedepan dari Kader yang Bersih Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto

Covesia.com - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (AH) senantiasa mengusung jargon perubahan di partai ini. Ia acapkali mengumandangkan Golkar “Bersih” sebagai branding baru. Branding tersebut, sangat bagus dan mampu mengangkat elektabilitas partai. Belum lama setelah pengangkatan AH menjadi Ketum Golkar, elektabilitas Golkar langsung bergerak naik. 

Tentu, respon positif dari masyarakat tersebut harus dirawat dengan kebijakan, program dan perilaku politik seluruh kader Golkar ke depan, utamanya dalam menyusun komposisi kepengurusan DPP. Bila tidak dirawat bisa terjadi elekatabilitas Golkar kembali menurun drastis. Sebab harus diakui bahwa Golkar saat ini berada pada  proses pemulihan sehingga perlu langkah kehati-hatian.

Sebagai contoh, pekan ini ada reaksi publik tentang pengangkatan Bambang Soesatyo (BS) sebagai Ketua DPR-RI. Pandangan miring muncul dari bebagai kalangan terkait pengangkatan tersebut. Ada yang mengatakan,  pengangkatan BS oleh Golkar menjadi Ketua DPR-RI, sebagai menggali kubur sendiri. 

LSM anti korupsi pun menyarankan agar BS ditarik  kembali dari kursi Ketua DPR-RI. Bahkan KPK menegaskan tetap memeriksa BS dalam kasus e-KTP. Reaksi ini sebagai bukti penolakan BS sebagai Ketua DPR-RI. 

Tentu, ini menjadi embrio beban bagi AH untuk memimpin Golkar dan menghadapi persaingan politik pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Karena itu, respon publik yang kurang produktif terkait pengangkatan BS tersebut, harus menjadi perhatian serius dan utama bagi AH dalam menyusun kepengurusan DPP agar partai ini tidak tersandera oleh rekam jejak seseorang atau beberapa orang yang kurang baik yang duduk di struktur partai. 

Misalnya, berpotensi menjadi tersangka di KPK. Untuk itu, menurut hemat saya, dalam menempatkan sesorang di kepengurusan DPP Golkar, utamanya pada posisi strategis seperti Sekjen, Bendahara, dan ketua-ketua bidang, harus berbasis paling tidak pada empat hal berikut ini.

Pertama, bersih dari perilaku koruptif. Untuk itu, sebelum mengangkat seseorang duduk di posisi tertentu di DPP Golkar, sebaiknya AH meminta masukan dan informasi dari KPK  tentang pontensi orang tersebut terlibat korupsi.

Kedua, tim kepengurusan DPP sejatinya orang yang berjuang selama ini menggelorakan Golkar “bersih”. Menurut pengamatan saya, tidak sedikit kader Golkar yang punya idealisme dan integritas kokoh. Sosok yang sering mengelorakan Golkar bersih, misalnya, seperti Zainal Bintang dan Palar Batubara dari tokoh senior, Airlangga Hartarto dari generasi antara dan Ahmad Doli Kurnia, Supriyadi, serta Muslim Jaya Butar-butar representasi tokoh generasi muda. 

Mereka ini konsisten dan terus berjuang membawa Golkar besih yang berujung diselenggarakannya Munaslub Desember 2017, sebulan yang lalu. Untuk itu, kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan AH, sebaiknya orang baru dari kader lama. Saran saya, pengurus lama mengambil sikap legowo untuk tidak masuk di DPP.

Ketiga, pengurus DPP setidaknya sudah lima tahun menjadi kader Golkar yang dibuktikan dengan KTA. Tim kepengurusan DPP diisi oleh kader Golkar yang sudah banyak makan “asam-garam” di Golkar. 

Kader yang masih seumur jagung, sebaiknya tidak diikutsertakan dalam susunan DPP. Sebab, kader baru ini belum mengetahui, memahami apalagi menghayati perjuangan ideologi politik Golkar. Di samping itu, bila kader seumur jagung duduk di DPP, dipastikan menimbulkan kecemburuan sosial di internal Golkar sendiri.

Yang terakhir keempat, yang takkalah pentingnya, para kader yang akan dipercaya berada di DPP, selama menjadi kader harus menunjukkan pengabdian yang luar biasa, dedikasi yang tinggi, loyalitas yang teruji dan tidak pernah tercela.


Emrus Sihombing

Emrus Sihombing ( Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan/Direktur Emrus Corner )

Berita Terkait

Baca Juga