Djarot Syaiful Hidayat dan Politik Identitas

Djarot Syaiful Hidayat dan Politik Identitas

Djarot Saiful Hidayat, mantan Gubernur DKI Jakarta, diplot PDI Perjuangan menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara. PDI Perjuangan Sumatera Utara memiliki kursi (bersama PPP) yang cukup untuk mengusung pasangan. Bersama dengan Sihar Sitorus sebagai tandemnya (Calon Wakil Gubernur), Jarot menghadirkan sebuah fenomena politik yang “tak begitu biasa” dalam kontestasi politik di luar pulau Jawa. Jarot bukan orang Sumatera Utara. Ia dari pulau Jawa.

"Tak etis PDI Perjuangan mencalonkan Djarot sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara", kata seorang kawan. "Harusnya PDI Perjuangan punya sensistifitas mencalonkan calon yang memiliki ikatan genetik dengan entitas demografis yang ada di Sumatera Utara", lanjutnya.

Dalam sebuah kontestasi, apalagi kontestasi yang teramat dinamis lagi "keras" seperti kontestasi politik, keberatan seperti yang diungkapkan kawan di atas adalah sebuah keniscayaan. Seluruh komunitas yang melakukan kontestasi politik di seantero planet yang bernama bumi ini, tentu selalu memunculkan pola isu seperti ini. Mungkin kuantitas dan kualitasnya yang berbeda.

Kalau dilihat dari kacamata politik praktis, semua akan terjawab,"kepentingan" dan "daya tawar politik". Tapi mari kita lihat satu demi satu dari kaca mata teori politik (teks-book).

Pertama, salahkah PDI Perjuangan mencalonkan kadernya? 

Tidak. Bahkan sudah pada tempatnya. Seharusnya. Bukankah salah satu fungsi partai politik itu antara lain rekruitmen politik? Secara teoritis, bila ingin atau "bermimpi" jadi pemimpin sebuah daerah (kecuali camat dan lurah serta turunan ke bawahnya), jalan paling rasional adalah masuk partai politik. 

Jadilah kader sebuah partai politik. Berkecimpunglah secara serius di dalamnya. Dalam konteks ini, sebuah partai politik yang tidak mencalonkan kader mereka (atau kader koalisi mereka yang mutlak sebagai politisi), secara teoritik justru kita harus mempertanyakan "kalau sebuah atau satu koalisi partai politik tidak mencalonkan kader mereka, tapi mencalonkan dari pihak eksternal, atau dalam bahasa kampung saya - naik ditengah jalan - lalu untuk apa partai politik hadir bagi kadernya?"

"Tapi ini bukan persoalan kader. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri mengikuti kontestasi itu. Lalu dimana letak salahnya?"

Tunggu dulu. Kita jawab terlebih dulu, bahwasanya PDI Perjuangan tidak salah mencalonkan kadernya sendiri. Beda kalau yang dicalonkannya tersebut bukan berasal dari kader partainya atau kader dari koalisi partai dimana mereka berada di dalam koalisi tersebut. 

Setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Itu konstitusi. Tak kita bantah. Marah Mahkamah Konstitusi nanti. Tapi jalur yang digunakan itu yang harus kita perhatikan. 

Apabila sebuah partai politik tidak mencaonkan kader mereka atau koalisi mereka, maka secara teoritis, rekruitmen dalam partai tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan bisa kita simpulkan partai politik tersebut hanyalah bermain "instan", bukan memberikan pembelajaran politik.

"Tapi Djarot kan orang Jawa ?"

Semua kita sepakat. Tak ada yang membantah. 

Maka yang kedua, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dan pertimbangkan, untuk setidaknya memahami mengapa Jarot yang dicalonkan.

Sumatera Utara berbeda dengan Sumatera Barat. Secara demogfrafis, Sumatera Barat cenderung homogen secara etnik. Demikian pula di Propinsi lain di pulau Sumatera. Kalau Sumatera Utara, semua orang sudah tahu, komposisi etnik cenderung berimbang. Setidaknya demikian menurut seorang kawan saya (dosen di USU Medan). Katanya, komposisi demografisnya (sekitar) 35 % saudara kita dari etnik Batak, 30 % saudara kita dari etnik Melayu, 25 % saudara kita dari etnik Jawa. Selebihnya etnik-etnik lainnya seperti saudara kita dari Nias, Minangkabau dan sebagainya. 

Mungkin ada yang heran, mengapa etnik Jawa jumlahnya banyak. Silahkan saja baca sejarah ekonomi pulau Sumatera pada zaman kolonial Belanda. Dengan komposisi etnik Jawa (lebih kurang 25 %) tersebut, secara rasionalisasi politik, maka penempatan Djarot tersebut sangat rasional. Bukankah Gubernur sebelum ini, Bapak Gatot juga berasal dari etnik Jawa?

Hal selanjutnya, "mengapa harus Djarot ? Mengapa bukan orang Sumatera Utara sendiri?"

Pertanyaan tersebut, harusnya juga kita arahkan kepada Basuki Tjahaya Purnama, Anies Baswedan maupun pada Sandiaga Uno, bukan hanya kepada Jarot. Sistem demokrasi kita memberikan peluang bagi setiap warga negara. Persoalan isu "putra daerah" ataupun "non-putra daerah", menurut saya, ini hanyalah sebuah trik dalam sebuah kontestasi. Tak lebih tak kurang. Bahkan "negara-negara" maju pun juga melakukan hal ini.

Beberapa tahun yang lalu, Jean Marie Le-Pen, misalnya, ketika berkompetisi merengkuh jabatan politik tertinggi di negeri Menara Eiffel tersebut, justru mengusung mengusung isu "Nos encestres les Gaulois etaientt Blonds" (nenek moyang kita adalah bangsa Gaulis yang berambut pirang). 

Padahal kita tahu, Perancis sudah demikian maju dalam tradisi politik. Bahkan "mbahnya" demokrasi seperti Voltaire dan Montesquie justru berasal dari negara ini. Tujuan Le Pen jelas, ia ingin "mereduksi" pengaruh lawannya yang begitu dekat dengan warga negara Perancis yang berasal dari bekas koloni Perancis seperti dari negera-negara Afrika Utara (negerinya Zinedine Zidane dan Kareem Benzema itu.

Tujuannya jelas, mengkapitalisasi suara. Maka isu ini begitu menarik. Seksi. Bahenol. Semlohay. Montok. Mudah menarik simpati. Dalam konteks sosiologis, pemahaman in-group membuat yang lain adalah out-group. Kategorisasi yang teramat sederhana, tapi efektif. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga demikian. Ia mirip dengan Le Pen. Politik identitas adalah "mainannya". Buah dari garis politik luar negeri partai demokrat (Obama) yang sangat moderat, tapi menurut rakyat Amerika Serikat, merugikan mereka secara finansial.

Politik identitas ini, tak akan pernah hilang. 

Walaupun banyak yang segan untuk membicarakannya, karena pertimbangan nilai-nilai humanis, namun yang jelas, dalam sejarah panjang peradaban umat manusia, pendekatan ini pernah dan mampu menjadi daya tarik potensial dalam menstimuli perubahan sosial, baik cepat maupun lambat. 

Hingga sekarang, pendekatan ini masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dikalangan intelektual humanis, pendekatan ini terasa sangat "kejam". Istilah rasis, menjadi konsep yang sangat negatif dalam tataran apapun. Baik itu dalam tataran ekonomi, politik, maupun sosial budaya. 

Tapi harus diakui bahwa pendekatan ini pernah dipakai secara sistematis-terorganisir oleh suatu komunitas masyarakat. Klaim terhadap keunggulan suatu etnis bahkan dilegitimasi secara keilmuan (lihat justifikasi historis-akademik atas keunggulan etnik Arya). Untuk itu, betapapun "alergi"nya banyak komunitas masyarakat terhadap pendekatan ini, setidaknya pendekatan ini, sampai saat sekarang masih dipakai.

Ia bisa diminimalisir ketika masyarakat menggunakan - meminjam istilah teoritisi ilmu sosial Max Weber- parameter legal rasional dalam menyalurkan aspirasi politik mereka. Dalam koridor konstitusi, kemudian rasional dalam menetapkan parameter pilihan yang biasanya lebih kepada kinerja, latar belakang hidup dan visi misinya.

Muhammad Ilham Fadli

Muhammad Ilham Fadli ( Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Imam Bonjol )


Berita Terkait

Baca Juga