Bijak dalam Bermedia Sosial

Bijak dalam Bermedia Sosial Suprapti Ariandayani

Covesia.com - Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ada wacana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang pemblokiran media sosial. Rencananya aturan tentang pemblokiran terhadap media sosial tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika. Salah satu hal yang menjadi latarbelakang keluarnya kebijakan ini adalah semakin banyaknya hoax yang bermunculan di media sosial, untuk mengatasi ini maka pemerintah merencanakan pemblokiran terhadap akun-akun media sosial. 

Terkait dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan Permen Komunikasi dan Informatika, negara Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, biasa kita menyebutnya dengan UU ITE. UU ITE adalah Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur internet. UU ITE dibuat untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik.

Sejak disahkan pada tahun 2008 kehadirannya telah memberikan pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tahun ke tahun kasus yang sehubungan dengan UU ITE mengalami peningkatan. Kebanyakan para pelapor menggunakan pasal yang terkait dengan konten melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, menyiarkan kebencian dan ancaman kekerasan. Kasus ITE dapat menyeret siapapun, baik dari masyarakat biasa sampai tokoh ternama. Beberapa kasus yang terkait dengan UU ITE, yang sempat viral, mendapat perhatian publik, membuat kontroversi dan memberikan dampak yang luas, seperti kasus Buniyani, Prita Mulya, Sari, Ariel Noah, Baiq Nuril, kasus Ahmad Dani dan kasus-kasus lainnya. 

Dalam menggunakan media sosial ataupun berselancar di dunia maya, sudah sepatutnya kita memperhatikan aturan-aturan yang berlaku didalamnya. Layaknya dunia nyata yang memiliki banyak etika, aturan  dan norma-norma, dalam dunia maya pun juga demikian. Ada aturan-aturan yang harus dipahami oleh masyarakat maya. Etika dalam berinteraksi di dunia maya dikenal dengan istilah “Netiquette” atau (Network Etiquette). Netiket dalam dunia maya pun berbeda-beda, ada netiket email, netiket chatting, netiket milis dan yang lainnya.

Walaupun berbeda-beda, namun ada beberapa netiket ini yang dapat dilakukan saat kita berinteraksi di dunia maya diantaranya adalah : mengucapkan salam, menggunakan Bahasa yang sopan, jika ingin mengiklankan produk minta ijin dulu, menggunakan emotikon yang lazim, mengucapkan salam perpisahan jika ingin mengakhiri percakapan, hati-hati dalam penggunaan huruf besar, serta tidak memberikan informasi pribadi didunia maya.

Dan yang paling penting adalah membaca dengan teliti, dipahami betul apa yang akan di share, di kroscek kembali informasi yang akan dibagikan, jangan sampai informasi yang kita sampaikan merugikan diri sendiri dan juga orang lain, saring dulu informasinya baru share.  

Media sosial merupakan salah satu media yang digunakan sebagai bentuk eksistensi diri. Kalau dulu, orang-orang memanfaatkan kolom “opini publik” untuk menyatakan pendapatnya, namun kini peran tersebut digantikan oleh media sosial.

Melalui media sosial kita bisa berinteraksi dengan orang lain meskipun tidak bertemu langsung, tidak saling bertatap muka (face to screen), menyampaikan apapun yang kita mau, apa yang kita suka. Jarak tidak menjadi masalah selagi ada kuota internet di smartphone kita. Kita bisa memilah-milah aplikasi mana yang kita sukai karena pada saat ini berbagai macam aplikasi media sosial bertebaran di dunia maya dan tak jarang setiap kita yang memiliki perangkat smartphone mempunyai lebih dari satu akun media sosial, dimulai dari facebook, Instagram, whatsApp, twitter, telegram dan lain sebagainya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, media sosial tersebut mampu menarik diri kita untuk ikut tergabung didalamnya. 

Meskipun belum diketahui kapan terbitnya, namun banyak pihak telah memberikan saran kepada pemerintah agar terbitnya Permen tentang pemblokiran media sosial ini tidak seperti terbitnya Omnibus Law, yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai peraturan ini membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Literasi terhadap kebijakan ini sangat perlu dilakukan kepada masyarakat, karena hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media sosial. 

Suprapti Ariandayani, penulis merupakan mahasiswi pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Andalas


( )

Berita Terkait

Baca Juga