UU Omnibus Law Cipta Kerja, Berdirilah dengan Betul di Tempat yang Betul

UU Omnibus Law Cipta Kerja Berdirilah dengan Betul di Tempat yang Betul Ilustrasi (pixabay)

Melihat fenomena pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI, yang menjadi gaduh dan ditolak keras oleh para buruh saat ini, mengingatkan saya kembali pada dinamika aktfitas saat menjalani perkuliahan puluhan tahun lalu.

Waktu membaca judul atau penamaan Undang- Undang yang akan mengatur para pekerja (buruh) dan pengusaha (perusahaan) dalam hubungan kerja terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak ini, saya sudah tidak tertarik atau bahasa lainnya tidak sreg lagi.

Bagaimana tidak, dari bahasanya saja Omnibus Law sudah asing di telinga. Bukankah kita ini sebuah negara yang mempunyai bahasa resmi kenegaraan. Bukankah kita ini mempunyai dialek asli yang dipakai oleh anak bangsa, masyarakat warganegara ini sehari-hari ?

Lalu apakah yang mendorong pembuat atau pengusul Undang-Undang ini (baca : pemerintah) memakai kata-kata asing untuk membuat Undang-Undang atau peraturan yang akan berlaku di negara kita yang berbahasa Indonesia ini ?

Apakah dengan memakai kata asing ia merasa hebat, atau pembuat itu merasa keren supaya dianggap pintar dengan berbahasa asing? Ataukah si pengusul undang-undang Omnibus Law itu merasa minder memakai bahasa Indonesia, yang ia gunakan sehari-hari di negeri ini? Ataukah memang ia mempunyai kepentingan lain untuk mengaburkan maksud sebenar dari yang ingin dicapai, makanya memakai bahasa yang tidak jelas menunjuk kepada benda yang sebenarnya, atau tujuan dari sesungguhnya yang dimaksud ?

Kenapa tidak dibuat saja judulnya dengan bahasa kita sehari-hari ? 

Seperti Undang-Undang Lintas Sektor Pekerja, Atau Undang-Undang Gabungan Pekerja. Atau Undang-Undang Lengkap Cipta Kerja. 

Dari hal-hal prinsip ini saja tidak selesai, bagaimana kita mau masuk ke dalam substansi atau inti persoalan dalam pasal demi pasal dalam undanng-undang atau peraturan dimaksud itu. Inilah bagian- bagian masalah yang pada akhirnya memang menjadi masalah karut yang semakin besar.

Sedangkan undang-undang ini ditujukan untuk mengatur dan menata para pekerja atau buruh yang diketahui berasal dari latar belakang pendidikan dominan menengah ke bawah mulai dari buruh yang tidak bersekolah, hanya tamatan SD hingga paling tinggi sarjana strata satu (S1). Jikapun ada, jumlahnya hanya sedikit pekerja atau buruh yang terdata dalam klasifikasi pendidikan sarjana magister (S2) dan S3. 

Dengan kenyataan tersebut, maka menjadi bertambah rancu pola komunikasi dari tujuan pembuatan undang-undang atau peraturan dengan materi bahasa yang asing, bahkan terlalu mengawang-awang dari maksud sebenarmya, atau lain dari bahasa penerima komunikasi yang dituju. 

Mestinya sebuah undang-undang atau peraturan disampaikan dengan jelas dan terang, agar dapat dipahami serta diterima dengan baik oleh orang-orang yang menjadi maksud penerapan aturan tersebut diberlakukan.

Contoh saja Malaysia yang merupakan negara tetangga serumpun kita. Dalam hal undang-undang mereka serius dan semaksimal mungkin memakai bahasa resmi negara untuk pemakaian tata bahasa penamaannya. Meskipun strata pendidikan warganegaranya sudah dominan berpendidikan dengan percampuran bahasa antar negara yang banyak. Mereka tetap konsisten memakai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dokumen negara dan risalah undang-undang.

Maka Indonesia mestinya melakukan hal yang lebih baik dan konsisten seperti Malaysia. 

Mengapa kita harus memakai bahasa asing untuk menyampaikan maksud kepada sesama saudara kita dalam satu negara?

Ibarat dalam satu keluarga atau satu kampung, untuk berkomunikasi atau menyampaikan maksud kita, apakah kita akan memakai bahasa ibu orang lain atau bahasa kampung lain. Tentu tidak begitu, karena jelas hal tersebut aneh dan janggal rasanya.

Untuk itulah, jika ingin menyampaikan maksud dan tujuan, sampaikanlah sesuatu maksud itu dengan jelas dan terang, agar mudah dimengerti pesannya dan dapat pula dipahami tujuannya. Kecuali jika memang maksud dan tujuan itu memang tidak sebagaimana sesungguhnya diinginkan. 

Abuzar. SH

Abuzar. SH ( Ketua Kajian Aksi Demokrasi Rakyat (KADAR) Penggiat MAKNA )

Ketua Kajian Aksi Demokrasi Rakyat (KADAR)

Penggiat MAKNA

Berita Terkait

Baca Juga