Senator Emma Yohanna Nilai Puan Maharani Keliru Soal Sumbar Tak Pancasilais

Senator Emma Yohanna Nilai Puan Maharani Keliru Soal Sumbar Tak Pancasilais Anggota DPD RI, Emma Yohanna (Dok.Covesia)

Covesia.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Hj. Emma Yohanna mengaku tidak nyaman dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani yang menyebut daerah Sumatera Barat menjadi provinsi yang tidak mendukung Negara Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan oleh Puan Maharani saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDI-P di Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Rabu (2/9/2020) kemarin yang mengatakan 'Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” kata Puan, tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya itu.

Hj. Emma Yohanna menilai pernyataan Puan Maharani yang notabenenya juga tengah menjabat sebagai Ketua DPR RI sangat keliru yang menyatakan daerah Ranah Minang (Sumbar) tidak mendukung Negara Pancasila.

“Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD RI asal Sumatera Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap Negara Pancasila,” ungkap Emma Yohanna kepada Covesia.com di Padang, Kamis (3/9/2020).

Selain terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap Negara Pancasila, Emma Yohanna juga merasa pernyataan tersebut telah memposisikan daerah yang diwakilinya sebagai pendatang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau direnungkan, pernyataan seperti itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan Negeri ini, sesungguhnya siapa?,” tanyanya dengan nada tegas.

Ia menyampaikan bahwa posisi Pancasila di Sumbar bukan lagi menjadi komoditas politik. Karena keseharian masyarakat Sumbar yang dihuni oleh mayoritas etnis Minang sudah mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami di Sumbar ini tidak ada yang merasa lebih Pancasilais. Kenapa? Ya, karena Pancasila itu sudah ibarat pakaian harian kami. Bahkan, sebelum Pancasila ini dirumuskan oleh Bung Karno, etnis Minang sudah mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Emma mengingatkan Puan untuk lebih komprehensif melihat posisi Sumbar dalam perspektif sejarah Indonesia, kekinian dan di masa depan.

“Pelajari sejarah, apa dan bagaimana peran para tokoh nasional asal Sumbar untuk memerdekakan Negeri ini, sehingga akan lebih bijak menilai daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Ingat, Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumbar, pernah jadi Ibu Kota Negara Pancasila ini,” kata Emma.

Bahkan dalam konteks reformasi, Emma juga punya catatan tersendiri tentang sejumlah bupati di Wilayah Provinsi Sumbar yang bukan putra asli daerah.

“Pada era reformasi sekarang, hal biasa bagi kami ada pemenang pilkada bupati yang bukan asli daerah. Apa itu tidak Pancasilais? Pertanyaan saya, apa itu pernah terjadi di daerah pemilihannya?,” tutupnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga