'Kabau Tagak Kubangan Tingga', Pesan untuk Mahyeldi-Audy dari Miko Kamal

Kabau Tagak Kubangan Tingga Pesan untuk MahyeldiAudy dari Miko Kamal Miko Kamal

Covesia.com - Istilah Kabau Tagak, Kubangan Tingga menjadi pribahasa Miko Kamal, salah seorang tokoh hukum Sumatera Barat untuk Mahyeldi-Audy Joinaldy jika terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024 nanti. 

Bagi Miko, pribahasa ini cocok diberikan kepada Mahyeldi-Audy karena dalam visi-misinya mengarah pada pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan dan syariah. 

"Saya kenal dengan dua tokoh ini. Mereka maju untuk memimpin Sumbar tidak lain untuk membangun ekonomi kemasyarakatan berbasis syariah," sebut Miko Kamal kepada Covesia.com, Selasa (1/9/2020)

Kabau Tagak Kubangan Tingga ini diistilahkan Miko sebagai pembangunan ekonomi disektor investasi. Dimana untuk mengelola SDA Sumbar perlu para investor yang membantu perekononian Sumbar. Dalam hal ini, sudah ada aturan maupun Perda di seluruh Kabupaten/Kota masing-masing. Hanya saja, sosialisasi dan penegakannya belum maksimal sampai saat ini.

Dijelaskannya,  investor jika ingin membuka usaha, tidak harus membeli tanah ulayat pribumi. Ini akan mengirit cost pengusaha untuk membuka usaha. Tetapi, pengusaha harus diikat dengan kerjasama dengan pemilik tanah dan pribumi soal pembagian hasil.

"Di daerah-daerah sudah ada perda yang seperti ini. Sistem kontrak yang tidak memberatkan investor dan menguntungkan pribumi dari bagi hasil. Hanya saja aturan ini belum tersosialisasi dan terjalankan secara maksimal. Makanya, masih ada gejolak dan konflik antara investor dengan pribumi sampai sekarang di Sumbar ini," sebut Miko.

Beberapa fenomena dilapangan hari ini, masih ada pengusaha yang membeli tanah (menguasai-red) seutuhnya. Kemudian pembagian hasil tidak merata atau kecil kepada pribumi. Akhirnya, persoalan lingkungan dan lain-lain yang ditimbulkan oleh usaha tidak sebanding dengan hasil yang didapat masyarakat. Alhasil, gejolak ditengah masyarakat masih dirasakan sampai sekarang.

"Jika Perda Tanah Ulayat dan kerjasama ini berjalan sebagaimana mestinya, tidak akan ada gejolak ditengah masyarakat," katanya.

Jika kontrak telah selesai, tanah tempat usaha tersebut bisa dimanfaatkan lagi oleh pemilik tanah dan pribumi. Pastinya saat kontrak selesai, sudah terbangun gerakan ekonomi disekitar dan masyarakat bisa melanjutkan mengembangkan ekonomi mereka secara mandiri.

"Win-win solution bisa terlaksana disini. Kerja sama untuk membangun perekonomian dan memakai sistem syariah," kata Miko.

Bagi Miko, Mahyeldi - Audy bisa melaksanakan hal ini. Pasalnya, dua tokoh Sumbar ini memiliki pola pemikiran yang terstruktur dan fokus.

"Mereka berdua punya mental yang mumpuni soal ini. Apalagi, cara berpikir mereka juga terstruktur dengan baik," katanya.

Bermodal pengalaman Mahyeldi sebagai tokoh politik dan agama. Kemudian Audy Joinaldy sebagai pengusaha, mereka berdua bisa memadukan pemikiran masing-masing untuk menciptakan keselarasan tatanan ekonomi masyarakat berbasis syariah.  Dengan begitu, konflik antara pribumi dengan pemilik modal bisa diminimalisir di Sumbar.

(Agg)

Berita Terkait

Baca Juga