Gerindra Keberatan Soal Status Tersangka Indra Catri, Ini Komentar Pakar Hukum

Gerindra Keberatan Soal Status Tersangka Indra Catri Ini Komentar Pakar Hukum Indra Catri

Covesia.com - Penetapan status tersangka kepada Bupati Agam, Indra Catri oleh Polda Sumbar karena terjerat dugaan ujaran kebencian anggota DPR RI, Mulyadi mendapat banyak sorotan publik. Partai Gerindra pun melayangkan surat keberatan status tersangka ini kepada Kapolri melalui Bareskrim Mabes Polri.

Gerindra menilai ada unsur politik dalam penetapan tersangka Indra Catri. Pasalnya, Indra Catri sudah resmi diusung oleh Gerindra untuk maju sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pilgub 2020 ini.

Keberatan Gerindra ini dipandang Pakar Hukum Universitas Andalas (Unand) Prof Elwi Danil harus dilihat secara bijak dan tidak emosional. Setiap kasus yang bergulir di ranah penegak hukum, harus dilihat dari kacamata hukum, tidak bisa dikaitkan dengan unsur politik.

"Untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 14," kata Elwi Danil, Rabu (12/8/2020).

Disana dikatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Setelah penyidik memiliki dua alat bukti pendukung, maka status seseorang bisa naik dari saksi menjadi seorang tersangka dalam sebuah kasus.

 "Bisa saja diambil dari keterangan saksi, ahli, bukti surat atau percakapan, petunjuk atau keterangan dari terdakwa yang bisa dijelaskan nanti di pengadilan," katanya.

Menanggapi adanya unsur politik dalam penetapan Indra Catri sebagai tersangka, dirinya tidak mempermasalahkan anggapan atau respon masyarakat. Pasalnya, IC merupakan seorang kepala daerah yang sedang maju untuk menjadi calon wakil gubernur.

"Melihat hukum tidak boleh dilihat dari kacamata politik. Saya curiga orang yang mengatakan ini ada unsur politik, justru orang yang itu bermain politik. Hukum harus dilihat dalam pemahaman hukum dan logika hukum itu sendiri. Selama polisi telah menentukan dua alat bukti, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka," katanya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra menyayangkan dan merasa keberatan dengan penetapan tersangka terhadap bakal calon Wakil Gubernur Sumbar, Indra Catri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumbar dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI asal Sumbar, Mulyadi.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya merasa keberatan dengan penetapan status tersangka kepada Indra Catri. Andre mengklaim bahwa pihaknya sudah melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz c/q Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Surat itu dilayangkan lantaran penetapan tersangka IC disaat pihaknya sudah menetapkan yang bersangkutan diusung  oleh Gerindra sebagai Cawagub mendampingi Nasrul Abit.

"Surat keberatan sudah kami layangkan ke Kapolri c/q Kabareskrim. Kami menilai ini ada unsur politik. Kami minta institusi Polri tidak terlibat politik praktis dan diharapkan netral serta menjaga pesta demokrasi ini, yang prosesnya sedang berlangsung," katanya, Selasa (10/8/2020).

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan bahwa pihaknya mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan penetapan Bupati Agam sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI asal Sumbar, Mulyadi.

"Kalau surat keberatan itu dikirim ke Bareskrim Polri, tentunya hal tersebut akan dipelajari oleh Kabareskrim dan dimintakan klarifikasi kepada penyidik Polda Sumbar," kata Awi saat dihubungi melalui sambungan seluler.

Pihaknya berharap bahwa penyidik Polda Sumbar tidak terpengaruh dengan politik terkait penetapan status tersangka kepada Indra Catri, sehingga dalam menetapkan tersangka (melalui mekanisme gelar perkara) tentunya berpedoman kepada terpenuhinya unsur-unsur delik baik formil maupun materiil terhadap pasal yang disangkakan.

"Semua keberatan atau keluhan masyarakat pasti kami terima, namun tetap akan diklarifikasi kebenaran keluhan tersebut," tuturnya. 

(Agg)

Berita Terkait

Baca Juga