Terancam Tak Dapat Siswa, Pihak Sekolah Swasta Temui Gubernur Sumbar

Terancam Tak Dapat Siswa Pihak Sekolah Swasta Temui Gubernur Sumbar Perwakilan sekolah swasta berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2020). Foto: Laila

Covesia.com - Pemberlakuan satu rombel 40 siswa di sekolah negeri membuat pihak sekolah swasta terancam tak dapat murid. Ratusan perwakilan guru gelar aksi damai dan temui Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. 

"Kami ingin bertemu gubernur membicarakan persoalan yang terjadi. Seharusnya Permen 44 Tahun 2016, Permen 22 Tahun 2016 tentang rombongan belajar (rombel) harusnya dipatuhi," ungkap Ketua Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMSS) Sumbar, Irwan Yusuf kepada awak media, Rabu (29/7/2020).

Lebih lanjut, Irwan Yusuf mengatakan persoalan yang terjadi biasanya satu rombel 36 siswa, tapi dijadikan 40 oleh Gubernur. Lalu Kepala Dinas menyurati kepala sekolah untuk menerima peserta didik baru lagi 4 orang per rombel. 

"Itu sebanyak 1.624 siswa. Itu hak dari swasta, jika dibuka PPDB tahap tiga, otomatis swasta tak dapat murid. Kalau gak ada murid mau diapakan itu, berdampak kepada guru-guru di swasta juga," jelasnya.

Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan seizin Gubernur pihak sekolah swasta ingin bertemu dengan Gubernur.

"Kenapa kebijakan ini bisa sampai muncul padahal ini jelas-jelas melanggar dari Permendikbud No 22 tahun 2016," jelasnya. 

Disebutkan Irwan Yusuf, banyak yang melapor ke pihaknya di BMSS bahwa sekolah swasta biasanya tahun lalu mendapat dua rombel. Namun, sekarang di bawah 20 siswa yang mendaftar.

"Kemudian setelah dia mendaftar, PPDB tahap 3 diberlakukan. Yang sudah sekolah di swasta pindah ke negeri," katanya.

Hal itu membuat semakin berkurang jumlah murid di sekolah swasta, sebut Irwan.

"Ini perlu kami sampaikan kepada Gubernur, bagaimana kesetaraannya antara sekolah negeri dan swasta," ujarnya.

Rata-rata seluruh sekolah swasta mencatat penurunan jumlah siswa baru. "Kami lebih kurang ada 183 SMA dan SMK. Semuanya mengalami penurunan," ujarnya. 

Dia mengatakan saat menemui Gubernur dirinya dan perwakilan aksi diterima oleh Kadis Pendidikan mewakili Gubernur. 

"Tapi, kami tidak mau karena persoalannya, Gubernur harus tahu, beliau kepala daerah. Kami selaku warganya belum menyampaikan ke Gubernur," jelasnya.

Karena belum bisa bertemu gubernur, pihaknya meminta dicarikan waktu yang lain sesegera mungkin. Setelah itu, pendemo menuju kantor Dinas Pendidikan Sumbar guna menyampaikan orasi. 

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga