Sebut Surat Dakwaan telah Disusun Sesuai UU, JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi PH NN

Sebut Surat Dakwaan telah Disusun Sesuai UU JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi PH NN Sidang lanjutan kasus NN di PN Padang, Senin (27/7/2020) sore. Foto: Fakhruddin

Covesia.com - Sidang ketiga kasus NN (27), pekerja seks yang digerebek Polda Sumatera Barat bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, digelar di Pengadilan Negeri Padang, Senin (27/7/2020).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Permata Asri menanggapi eksepsi Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

JPU menyampaikan surat dakwaan dalam perkara tersebut sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, kata dia, eksepsi Tim Penasihat Hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan, serta melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang.

Baca: Sidang Lanjutan Pekerja Seks yang Digerebek Andre Rosiade, PH: NN Dijebak!

Oleh karena itu, JPU meminta Ketua Hakim Reza Himawan dan Anggota Hakim Suratni dan Liviana Tanjung untuk menyatakan surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya.

"Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami JPU dengan ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya aurat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini," jelasnya.

Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim untuk menyatakan eksepsi Tim Penasihat Hukum ditolak, dan menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Mendengarkan tanggapan JPU tersebut, salah seorang Penasihat Hukum, Riefia Nadra mengatakan pihaknya tetap berpegang pada eksepsi. 

Baca juga: Hakim Sebut Andre Rosiade dan Habiburrahman Ajukan Diri Jadi Penjamin Pekerja Seks yang Digerebek

Sebelum sidang ditutup, Riefia juga menanyakan kepada majelis hakim soal permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum. 

Ketua Hakim Reza mengatakan majelis hakim masih mempertimbangkan permohonan tersebut.

Reza menuturkan, selain dari Tim Penasihat Hukum, ada pihak lain yang ingin menjamin penangguhan penahanan NN yaitu Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman dan Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Selanjutnya, Reza mengatakan sidang dilanjutkan Selasa (4/8/2020) dengan agenda putusan sela.

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga