Datang ke Pessel, Ketua Bawaslu RI Ingatkan Soal Netralitas ASN di Pilkada 2020

Datang ke Pessel Ketua Bawaslu RI Ingatkan Soal Netralitas ASN di Pilkada 2020 Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Ketua dan Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison di Kantor Bawaslu Pessel Painan. Foto: Indra Yen

Covesia.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Abhan mengatakan, pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang harus ditingkatkan.

"Ya, pengawasan terkait netralitas ASN sangat berpotensi, itu hampri di seluruh daerah di Indonesia," katanya di sela-sela kunjungan ke Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sabtu (25/7/2020).

Kedatangan Abhan ke Pesisir Selatan, sebagai kunjungan kerja Bawaslu RI ke Sumatera Barat, dan didampingi Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Epitrimen bersama jajaran, serta Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison dan jajaran Bawaslu Kabupaten Pessel. 

Menurut Abhan, potensi ASN tidak netral itu ada. Sebab, banyaknya para petahana kembali ikut bertarung pada Pilkada serentak 2020. 

Tidak hanya di Kabupaten Pesisir Selatan, hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada mendatang. 

"Berdasarkan data kami, dari 270 daerah sekitar 200 lebih berpotensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Ia meminta kepada petahana, untuk tetap menjaga netralitas ASN. 

"Karena, ASN ini adalah pelayan publik, maka biarkan hak mereka melayani publik sebaik-baiknya. Janganlah, ditarik-tarik dalam politik praktis Pilkada untuk kepentingan-kepentingan pasangan calon, baik itu petahana maupun non petahana," katanya. 

"Pokoknya, ASN harus netral dan tidak boleh berpihak. Meskipun, mereka memiliki hak pilih. Kembali kita ingatkan, kepada petahana, partai politik dan tim pemenangan, jangan libatkan mereka dalam kepentingan politik praktis Pilkada," tegasnya. 

Posisi ASN di dalam kontestasi pemilu sudah cukup jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN dan Undang-undang Pilkada. 

Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu mengajak semua pihak untuk melaporkan jika terdapat indikasi keterlibatan ASN dan penyelenggara negara dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. 

"Makanya, pengawasan secara partisipatif dari seluruh pihak dan masyarakat sangat diharapkan, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan baik dan kondusif," ucapnya.

Kemudian, bagi yang melanggar netralitas, bisa dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk administrasi hingga pidana. 

"Penetapan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN tersebut," tutupnya.

(idy/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga