Pasangan Fakhrizal-Genius Duga Ada Upaya Penjegalan untuk Ikut Pilkada

Pasangan FakhrizalGenius Duga Ada Upaya Penjegalan untuk Ikut Pilkada Fakhrizal-Genius

Covesia.com - Tim pasangan Calon Independen Pilkada Sumbar Fakhrizal-Genius Umar menduga adanya upaya sistematis dan massif untuk menggagalkan pasangan tersebut untuk ikut bertarung pada Pilkada Desember mendatang.

Upaya penjegalan itu terbukti dari banyaknya kejanggalan dalam proses verifikasi faktual. Padahal untuk membuktikan keseriusan dalam mengikuti pesta demokrasi ini, pasangan Fakhrizal-Genius sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 336 ribu dukungan,  melampaui batas minimal yang ditetapkan KPU Sumbar 316.051. Kemudian pasangan ini juga sudah mengumpulkan sebanyak 180 ribu KTP dukungan untuk antisipasi kekurangan setelah verifikasi faktual. 

Namun, KPU Sumbar menetapkan dukungan verifikasi faktual didapatkan pasangan perseorangan Fakhrizal-Genius Umar, total dukungan hanya 130.258 orang.

Tim Liaison Officer (LO) Fakhrizal-Genius,  Haris Satria, mengungkapkan bahwa ada beberapa kejanggalan dari penyelenggara Pilkada itu terhadap pasangan Independen ini.

Pertama, lampiran BA.5.1 KWK yang dibuat oleh KPU Sumbar tanpa ada kesepakatan dari KPU RI. " Hanya aturan KPU Sumbar saja dan berlaku hanya untuk calon gubernur, tidak berlaku untuk calon bupati. Kita menduga hal ini upaya sistematis untuk menggagalkan Fakhrizal-Genius," ungkap Haris.

Baca Juga: Tim Fakhrizal-Genius Segera Ajukan Sengketa

Kedua, terkait verifikasi faktual yang hanya satu kali dan tidak dituangkan dalam peraturan pelaksanaan. Menurutnya, verifikasi faktual yang dilakukan satu kali itu sudah jelas menzalimi Fakhrizal-Genius, karena lama waktu verifikasi itu selama 12 hari. "Anehnya ketika pemilik KTP tidak ada di rumah langsung berstatus tidak ditemukan (TD). "Ini jelas sudah tidak masuk akal, karena yang namanya masyarakat kadang mereka tidak di rumah, kadang mereka di sawah," tegasnya.

Ketiga, adanya imbauan dari KPU bahwa tim pasangan ini agar mengumpulkan pemilik KTP dukungan yang TD tersebut untuk diverifikasi faktual. Hal ini jelas tidak bisa dilakukan mengingat saat ini pandemi corona. "Masak kita membuat kerumunan di saat corona sekarang ini. Jika itu kita lakukan jelas melanggar aturan pemerintah," ungkapnya.

Ditambahknnya, selama ini pihak Fakhrizal-Genius sudah menaati aturan-aturan yang ada terkait Pilkada ini. Tidak ada aturan yang dilanggar. "Kami bukan menginginkan KPU berpihak kepada kami. Kami hanya ingin KPU itu taat aturan, jangan ada aturan yang dibuat-buat," jelasnya.

Baca: KPU Sumbar Wajibkan Fakhrizal-Genius Tambah Dukungan

Merspons adanya kejanggalan tersebut, para pemilik KTP yang mendukung pasangan ini juga tidak terima. Bahkan mereka berniat melakukan aksi, namun hal ini tidak dibolehkan Fakhrizal dan mengimbau simpatisannya agar tetap tenang dan taati aturan.

"Pak Fakhrizal tidak mengingkan hal demikian, Pak Fakhrizal imbau relawannya tetap tenang," ujar Haris.

Menyikapi adanya upaya penjegalan itu, tim Fakhrizal-Genius akan melaporkan kasus ini ke Bawaslu Sumbar, KPU RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar), menemukan kejanggalan dalam proses verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur Fakhrizal-Genius Umar.

"Kami melihat berbedanya perlakuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap kabupaten dan kota," sebut Anggota Bawaslu Sumbar Vifner saat dihubungi Covesia.com pada Jumat (24/7/2020).

Lanjut Vifner, pihaknya melihat perbedaan ini apakah kabupaten dan kota yang salah memahami aturan, atau arahan provinsi yang salah ke KPU kabupaten kota.

"Dari beberapa evaluasi dan pengawasan kami di lapangan, kami menemukan beberapa hal kejanggalan. Sebenarnya juga sudah disampaikan tim pasangan bakal calon,” katanya.

Dikatakan Vifner, seperti perlakuan terhadap status RT, RW, dan perangkat nagari yang ditetapkan oleh KPU. 

Baca: Merasa Dizalimi, Relawan Fakhrizal-Genius Buka Suara

"Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan orang-orang tersebut apakah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual, karena itu menjadi interpretasi sendiri oleh KPU Sumbar. Tapi yang mengherankan kami, berbedanya perlakuan KPU di setiap kabupaten dan kota," ungkapnya.  

(agg)

Berita Terkait

Baca Juga