RUU PKS Ditarik, Charles Simabura Sarankan Perlindungan Perempuan dan Anak Dimulai dari Perda

RUU PKS Ditarik Charles Simabura Sarankan Perlindungan Perempuan dan Anak Dimulai dari Perda Charles Simabura. Sumber: istimewa

Covesia.com - Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak tiap tahun masih sering terjadi, termasuk ketika masa pandemi Covid-19. 

Dalam catatan lembaga pemerhati perempuan dan anak, Nurani Perempuan, sudah ada 11 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sumatera barat dan 43 kasus kekerasan terhadap perempuan. 

Menyikapi kondisi tersebut, dinilai penting adanya peraturan yang dianggap dapat melindungi perempuan dan anak, yakni RUU PKS. Namun, RUUPKS sudah ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. 

Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Charles Simabura berpendapat, masih ada langkah alternatif yang bisa ditempuh guna mengakomodasi kepentingan dan pelrlindungan perempuan dan anak.

"RUU PKS ini penting disahkan, akan tetapi pemerintah dan DPR mencabut ini dari daftar prolegnas prioritas. Namun, kita bisa dorong ini dari Perda khusus untuk di Sumbar," jelasnya saat diskusi via zoom dengan jaringan masyarakat sipil peduli terhadap problem perempuan dan anak, Kamis (23/7/2020). 

Lebih lanjut Charles mengatakan, ada strategi yang bisa diterapkan, istilahnya strategi "desa kepung kota." 

"Arena pertarungan kita mulai dulu dengan yang di Sumbar. Sebab kebutuhan lokal kita bisa dimulai dengan peraturan daerah. Dengan ini kita bangun peraturan yang melindungi perempuan dan anak," jelasnya. 

Charles menambahkan, konteks "perjuangan" untuk melindungi perempuan dan anak bukan semata melihat fenomena secara Nasional, tetapi penting juga diperhatikan mulai dari tingka lokal, tingkat paling kecil lebih dahulu. 

"Sebab perjuangan tidak hanya di Nasional," katanya. 

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga