Sidang Lanjutan Pekerja Seks yang Digerebek Andre Rosiade, PH: NN Dijebak!

Sidang Lanjutan Pekerja Seks yang Digerebek Andre Rosiade PH NN Dijebak Lanjutan sidang pekerja seks yang digerebek Andre Rosiade di PN Padang, Selasa (21/7/2020). Foto: Fakhruddin

Covesia.com – Sidang kedua kasus NN (27), pekerja seks yang digerebek Polda Sumatera Barat bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, digelar di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (21/7/2020).

Dalam sidang ini, Tim Penasihat Hukum NN yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara bergantian membacakan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Tim Penasihat Hukum yang dipimpin Riefia Nadra itu menyebutkan dakwaan JPU keliru.

Menurut Tim Penasihat Hukum, dalam surat dakwaan, tidak ada menjelaskan terdakwa telah melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Joncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Joncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Berdasarkan surat dakwaan, saksi Rio Handevis atas permintaan Polda Sumbar menginstal aplikasi WeChat dan mendapatkan akun target ‘Tari’. Setelah chatting-an, akun WeChat ‘Tari’ mengirimkan gambar-gambar wanita berbusana vulgar dan menawarkannya kepada Rio dengan tarif tertentu.

Hal tersebut, kata Tim Penasihat Hukum, juga diperkuat dengan BAP bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Rio kecuali sudah di kamar.

Selanjutnya, Tim Penasihat Hukum juga keberatan NN dijerat dengan Pasal 4 Ayat 2 Joncto Pasal 30 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Joncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam hal ini, terdakwa tidak menyediakan jasa pornografi seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf d yakni menyediakan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sebab, terdakwa Afriyanto (dalam perkara terpisah) yang menawarkan tamu kepada NN.

Selain itu, Tim Penasihat Hukum juga menyampaikan kasus NN adalah fenomena kegagalan penegakan keadilan.

“Salah satunya karena pejabat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menegakkan keadilan justru menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya tersebut secara keliru sehingga melahirkan ketidakadilan,” jelas Tim Penasihat Hukum.

Tim Penasihat Hukum juga menjelaskan uraian singkat kejadian menurut terdakwa. Bahwa, yang bersangkutan "dipakai" terlebih dahulu sebelum digerebek. Bahwa, terdakwa dijebak.

“Jelas dan tegas bahwa yuridis-materil dalam surat dakwaan JPU yang keliru berdampak kepada rasa keadilan terhadap diri terdakwa, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Saudara Penuntut Umum. Namun terdakwa dijadikan sebagai alat pembuktian dari peristiwa yang fenomenal saat ini (prostistusi daring), sehingga terdakwa dijebak untuk pembuktian sebuah fenomena tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tim Penasihat Hukum meminta Ketua Hakim Reza Himawan dan didampingi Anggota Hakim Suratni dan Liviana Tanjung untuk menerima eksepsi serta menyatakan JPU keliru dalam menguraikan surat dakwaan.

Selain itu, Tim Penasihat Hukum juga meminta Majelis Hakim menyatakan setidak-tidaknya dakwaan JPU tidak dapat diterima, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, memulihkan harkat dan martabat terdakwa di tengah masyarakat, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Selanjutnya, Ketua Hakim Reza menyatakan persidangan ditunda dan kembali digelar pada Senin (27/7/2020) mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban JPU atas eksepsi Tim Penasihat Hukum.

Sementara itu, saat ditanyai wartawan usai sidang, salah seorang penasihat hukum NN, Riefia mengatakan belum ada kejelasan penangguhan penahanan NN oleh pengadilan.

“Belum jelas lagi,” ujarnya singkat.

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga