LPS: Rp128 Triliun Cukup Jadi Bantalan Tangani Bank Bermasalah Saat Pandemi

LPS Rp128 Triliun Cukup Jadi Bantalan Tangani Bank Bermasalah Saat Pandemi Ilustrasi - Foto: Antara

Covesia.com - Total likuiditas yang dimiliki mencapai Rp128 triliun dinilai cukup menjadi bantalan dalam menangani bank bermasalah karena terdampak pandemi COVID-19, menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kondisi likuiditas LPS baik-baik saja secara total Rp128 triliun ini bantalan cukup untuk LPS menangani permasalahan perbankan,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah ditulis Sabtu (11/7/2020).

Menurutnya, likuiditas LPS masih relatif sama dan tidak berubah karena pada semester kedua tahun ini. Pihaknya memberi keringanan kepada perbankan dan tidak perlu melakukan pembayaran premi penjaminan karena dampak COVID-19.

Ia meyakini likuiditas LPS akan bertambah dari hasil investasi dana yang dimiliki selama ini.

Apabila LPS mengalami kesulitan dana dalam konteks penanganan bank bermasalah ketika pandemi COVID-19, lanjut dia, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang diserap Bank Indonesia.

Dana hasil penjualan SBN ini, kata dia, akan diberikan kepada LPS untuk mendukung kebutuhan likuiditas ketika menangani bank bermasalah.

LPS mendapatkan kewenangan baru dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS Dalam Rangka Melaksanakan Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam aturan itu, LPS dapat melakukan penempatan dana kepada seluruh bank yang berisiko gagal mencapai 30 persen dari jumlah kekayaan LPS.

Penempatan dana pada satu bank, paling banyak mencapai 2,5 persen dari jumlah kekayaan LPS.

Halim menjelaskan LPS akan berperan menempatkan dana kepada bank yang masuk dalam kriteria pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila menurut OJK, bank tersebut masuk dalam pengawasan khusus, LPS dapat menempatkan dana setelah koordinasi dengan OJK melalui permintaan bank.

“Ketika bank sudah masuk dalam kriteria bank dalam pengawasan intensif, itu proses pengawasan yang dilakukan OJK, saat itu juga LPS sudah bisa melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK,” katanya.

Berita Terkait

Baca Juga