Dirlitbang KPK: Dari 1.800-an Pelatihan Prakerja Hanya 24 Persen Saja yang Layak

Dirlitbang KPK Dari 1800an Pelatihan Prakerja Hanya 24 Persen Saja yang Layak Ilustrasi

Covesia.com - Dari keterangan pakar yang diterima Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, dinilai ada masalah di dalam Kartu Prakerja. Keterangan itu menyebutkan bahwa sebagian besar pelatihan yang ada di Kartu Prakerja tidak layak disebut pelatihan.

Hal itu disampaikan oleh Wawan dalam diskusi daring bertajuk "Cegah Korupsi, Tingkatkan Efektifitas Kartu Prakerja. Bagaimana seharusnya?" pada Sabtu (27/6/2020), seperti dilansir Suara.com, jaringan Covesia.com.

"Tadi terkait dengam kontennya sekarang di dalam konten itu sendiri itu kita lihat kita diskusi dengan pakar paham dengan pelatihan. Dari 1.800 sekian pelatihan yang ada di Kartu Prakerja, sekarang itu menurut mereka itu hanya 24 persen saja yang layak disebut pelatihan. Sehingga sisanya dianggap tidak layak sebagai pelatihan," kata Wawan dalam diskusi.

Tak hanya sampai di situ saja, dari 24 persen yang dinilai layak hanya setengahnya yang bisa dilakukan pelatihannya secara online.

"Dari 24 persen sendiri itu juga kalau kita pilah lagi hanya 50 persen yang bisa dilakukan pelatihannya lewat online, jadi sisanya harus ada offline atau kombinasi antara kedua tersebut," ungkapnya.

Wawan juga memaparkan bahwa konten pelatihan yang ada di Kartu Prakerja banyak juga sama dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan secara gratis di YouTube.

Lebih lanjut, Wawan mengatakan, atas kejanggalan tersebut pun KPK sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar pendaftaran batch 4 Kartu Prakerja harus dihentikan terlebih dahulu. Gunanya, agar masalah-masalah yang ada tersebut bisa diperbaiki terlebih dahulu.

"Sambil diperbaiki batch 1 sampai batch 3 itu seperti apa. Jadi batch empatnya kita hentikan sambil memperbaiki batch 1,2 dan 3," tuturnya.

Berita Terkait

Baca Juga