JPU KPK Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Muzni Zakaria

JPU KPK Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Muzni Zakaria Muzni Zakaria

Covesia.com - Sidang kasus korupsi Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria kembali digelar dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Dalam tanggapannya, JPU memohon kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Yoserizal untuk menolak nota eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Muzni Zakaria secara seluruhnya. 

JPU juga memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Surat Dakwaan Nomor: 38/TUT.01.04/24/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 adalah sah menurut hukum karena disusun sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat 2 Huruf b KUHAP. Sehingga, dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi terdakwa. 

Selain itu, JPU juga memohon kepada majelis hakim  untuk menyatakan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Kami intinya tadi menolak keberatan atau tanggapan dari tim penasihat hukum dan memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan ini untuk pembuktian perkara," ujar JPU KPK Rikhi B Maghaz saat ditemui wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (24/6/2020).

Dia merincikan ada sejumlah poin yang ditolak JPU KPK atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 

Pertama, terkait penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp3,2 miliar, yang pada pokoknya dinyatakan oleh penasihat hukum terdakwa didasari atas adanya perjanjian pinjam-meminjam atau adanya hubungan keperdataan.

"Itu harus kita buktikan nanti di persidangan. Apakah pinjam-meminjam ini latar belakangnya murni hubungan perdataaan atau karena adanya faktor-faktor proyek ini. Jadi, kami tolak alasan itu," tutur Rikhi.

Selanjutnya, terkait terdakwa yang dinilai penasihat hukum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ataupun memberikan pekerjaan dan atau pembangunan tersebut kepada Muhammad Yamin Kahar. 

Kata Rikhi, hal tersebut sudah termasuk materi pembuktian dan tidak perlu dibahas di eksepsi ini. Hal ini dikarenakan eksepsi tidak boleh membahas pembuktian.

"Ketiga, mengenai tidak konsistennya penasihat hukum terdakwa menilai juga salah. Mereka tidak melihat dakwaan atau tuntutan kami. Dakwaan atau tuntutan kami terhadap Muhammad Yamin Kahar ada Rp3,2 miliar kami bahas sebagai itu bentuk pemberian atas proyek ini," jelasnya.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga