Total Calon Jemaah Haji Mencapai 4.693.088 Orang, Dana Kelolaan BPKH Rp135,7 Triliun

Total Calon Jemaah Haji Mencapai 4693088 Orang Dana Kelolaan BPKH Rp1357 Triliun Ilustrasi - Dok.Covesia

Covesia.com – Semenjak 2005 pemerintah menerapkan sistem antrean untuk jemaah haji dikarenakan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Saat ini total calon jemaah melebihi 4 juta jiwa lebih, hingga dana kelolaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sampai di angka Rp135, 7 Triliun.

“Rata-rata lama antrean adalah 23 tahun, berada di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, sedangkan terpendek ada di Maluku,” ungkap Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Suhaji Lestiadi saat menjadi narasumber di zoom yang difasilitasi oleh CARE dan Indonesian PRIDE Institute, Jumat (19/6/2020).

Penumpukan calon jemaah haji membuat dana haji juga menumpuk. BPKH yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut ditingkatkan nilai manfaatnya.

“Dana tersebut dikelola sesuai Undang-undang No 34 tahun 2014,” ujarnya.

Dikatakan Suhadi, dana dikelola secara independen. Tidak ada pihak manapun mengintervensi. 

“Dikelola di bank syariah dan diinvestasikan oleh BPKH diawasi oleh 7 dewan pengawas harus menyetujui dan menolak untuk investasi dan dilindungi oleh undang-undang," jelasnya. 

Semua dijalankan secara profesional, tambahnya. Nilai manfaat pengelolaan dana haji, per orang riil  Rp70 juta. Sedangkan jamaah hanya membayar Rp35 juta. Setoran awal Rp25 juta dan Rp10 juta akan berangkat. 

"BPKH mengambil dari nilai manfaat untuk menggenapinya," katanya lagi. 

Tak hanya itu, dikatakan Suhaji, dana haji dibagi pada penempatan yakninya di bank penempatan, bank nilai manfaat, bank mitra investasi. 

Lalu diinvestasikan ke sukuk negara, sukuk korporasi, saham-saham, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga