LBH Padang Menilai Penahanan NN oleh Kejaksaan Berlebihan

LBH Padang Menilai Penahanan NN oleh Kejaksaan Berlebihan Ilustrasi

Covesia.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang diminta untuk arif dalam menangani kasus NN (26), pekerja seks yang digerebek oleh Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade. Berkas perkara kasus NN memasuki tahap dua, Kamis (18/6/2020) kemarin. Ibu satu anak itu pun kembali ditahan di Mapolda Sumbar.

Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengatakan pihaknya terkejut mendapatkan informasi tersebut. LBH Padang menyayangkan penahanan yang dilakukan kepada NN. Padahal, sebelum berkas perkaranya memasuki tahap dua, NN mendapatkan penangguhan penahanan dari kepolisian.

Bukan hanya itu, LBH Padang menilai penahanan tersebut berlebihan dan tidak memiliki urgensi. "Kita berharap pihak kejaksaan lebih arif karena tidak ada urgensinya NN ditahan. Penahanan tersebut juga berlebihan," ujarnya kepada Covesia lewat sambungan telepon, jumat (19/6/2020)

Kata Wendra, ada tiga alasan penahanan dilakukan kepada seseorang, yaitu takut menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, dan melarikan diri. Menurutnya, tidak mungkin NN menghilangkan barang bukti karena pasal yang dilanggar adalah UU ITE. Barang bukti sudah di penyidik. 

NN juga tidak mungkin mengulangi perbuatannya karena kasus hukum yang sedang membelitnya. Selain itu, lanjutnya, NN juga tidak mungkin melarikan diri. Hal ini dikarenakan NN selama ini dikenal kooperatif. Itu terbukti ketika NN memenuhi setiap panggilan penyidik meski dia mendapatkan penangguhan penahanan dari pihak kepolisian.

Pihak kejaksaan, tutur Wendra, harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menangani kasus NN. NN saat ini memiliki seorang anak balita. Penahanan yang dilakukan kepadanya akan berakibat terhadap pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

"Tentunya, pihak kejaksaan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan pada si anak juga. Karena jika dilakukan penahanan maka akan melanggar hak anak untuk mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya," terangnya.

Agar penangguhan penahanan kembali bisa diwujudkan, imbuhnya, pihak keluarga atau kuasa hukum NN bisa mengajukan permohonan ke pihak kejaksaan. 

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memonitoring dan mendesak kejaksaan untuk  menghentikan perkara dan tidak melanjutkan ke proses persidangan. 

"Sebab, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan," ujarnya.

Sejak awal, tegas dia, LBH Padang memandang kasus ini tidak usah masuk ke pengadilan dan NN harus dipandang sebagai korban. Bahkan, sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, kasus tersebut dihentikan oleh penyidik kepolisian.

"Penyidik seharusnya bisa memilih mana kasus yang memiliki tingkat prioritas yang harus dilanjutkan ke persidangan atau cukup dihentikan. Karena memang dari awal untuk kasus ini tidak ada person yang dirugikan. Dan tidak ada barang atau benda yang dirusak. Proses penyelesaian kasus ini bisa di luar pengadilan. Ini tidak selalu bicara soal penegakan hukum dan balas dendam melulu, tetapi juga asas kemanfaatan. Apakah ini yang diperlukan masyarakat Sumbar dengan memenjarakan seseorang korban sebenarnya yang dijebak oleh desain aktor tertentu," ucapnya.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga