Ombudsman Nilai Ada Kejanggalan Pemberhentian CPNS Alde Maulana

Ombudsman Nilai Ada Kejanggalan Pemberhentian CPNS Alde Maulana wikipedia

Covesia.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal pemberhentian calon pegawai negeri sipil penyandang disabilitas Alde Maulana di Sumatera Barat (Sumbar).

"Ombudsman di pusat sudah mengirim surat permohonan klarifikasi kepada Sekjen BPK tanggal 20 Mei 2020 atas laporan yang disampaikan," ujar Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Substansi V Ombudsman RI, Saputra Malik, saat dihubungi Covesia via telepon, hari ini, Kamis (4/6/2020).

Kata dia, berdasarkan informasi dari pihak pelapor, telah melakukan berbagai tahapan dalam proses CPNS BPK RI, termasuk salah satunya mengikuti Diklat orientasi BPK angkatan V yang dilaksanakan di Medan pada 11 - 19 Maret 2019. 

Pada 30 Oktober 2019, pelapor mendapatkan surat tanda tamat pelatihan dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan. Kemudian, Februari 2020, Alde juga mengikuti tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. 

"Di dalam surat hasil pemeriksaan, dokter RSPAD itu kan menyatakan masih memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memberikan pengobatan atau perawatan ulang atau ditolak sementara, bukan tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas sebagai CPNS," jelasnya.

Dia menambahkan, pada 3 Maret 2020, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Sekjen tentang pemberhentian dengan hormat Alde terhitung 28 Februari 2020 serta mencabut fasilitas kedinasan.

"Seharusnya kan ada perawatan ulang atau ditolak sementara bukan pemberhentian secara cepat," ujarnya pula. 

Menurut Saputra, pihaknya masih melakukan pengumpulan keterangan. Pun, dalam pekan depan, pihaknya berencana menggelar konferensi video secara daring dengan pihak BPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan BKN untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut.

"Kami belum bisa menyampaikan keterangan yang lebih mendalam. Kami ingin tahu apa pertimbangan BPK mengeluarkan SK pemberhentian. Kedua,  bagaimana BPK menafsirkan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dokter RSPAD Gatot Subroto. Ketiga diharapkan ada upaya penyelesaian alternatif kepada pelapor," terangnya.

Saputra juga mengatakan kasus pemberhentian secara hormat CPNS BPK RI penyandang disabilitas Alde Maulana bisa dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas. "Bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Selvia Vivi Devianti mengatakan Alde tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak selesai mengikuti Diklat JFPAP.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi syarat lulus diklat dan sehat jasmani dan rohani. Memperhatikan riwayat Alde dan mengacu pada hasil pengujian kesehatan, dan masa percobaan CPNS, maka diterbitkan Keputusan Sekjen BPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai CPNS Saudara Alde. 

“Pada prinsipnya, BPK dalam setiap penerimaan CPNS selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi peserta disabilitas dan non disabilitas. Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan penerimaan CPNS di BPK ataupun proses CPNS diangkat menjadi PNS selalu dilakukan monitoring dan reviu berjenjang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal untuk memastikan seluruh proses terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan,” ucap Selvia, dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia.

(fkh/adi)

Berita Terkait

Baca Juga