Jawaban BPK RI Soal Pemberhentian Alde: Belum Memenuhi Syarat Kesehatan dan Tidak Selesaikan Diklat

Jawaban BPK RI Soal Pemberhentian Alde Belum Memenuhi Syarat Kesehatan dan Tidak Selesaikan Diklat Alde Maulana (kanan) didampingi istrinya Dewi Radnasari di Kantor LBH Padang, Senin (1/6/2020). Foto: Covesia/Fakhruddin

Covesia.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menjawab persoalan pencabutan status Alde Maulana sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). BPK menyatakan telah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tentang pemberhentian dengan hormat CPNS atas nama Alde Maulana.

"BPK juga sudah menyampaikan penjelasan kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang tanggal 16 April 2020 atas surat permintaan penjelasan dari LBH Padang tertanggal 13 Maret 2020," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Selvia Vivi Devianti dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia hari ini, Kamis (4/6/2020).

Dia menuturkan, pada penerimaan CPNS 2018, BPK memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas, dengan membuka 11 formasi disabilitas untuk Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama. Dari hasil seleksi CPNS tersebut, BPK menerima 11 orang CPNS formasi disabilitas, salah satu di antaranya adalah Alde. 

Baca: Status CPNS Dicabut karena Disabilitas, Petisi Online ''Kembalikan Hak Alde Maulana'' Digaungkan

Namun, dalam proses pengangkatan untuk menjadi PNS, dari 11 orang CPNS penyandang disabilitas, 10 orang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS.

"Satu yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi CPNS adalah Saudara Alde Maulana, berdasarkan hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan kesehatan," jelasnya.

Berdasarkan ketentuan berlaku, lanjut Selvia, CPNS harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun. 

Selanjutnya, untuk dapat diangkat sebagai PNS, para CPNS harus memenuhi serangkaian persyaratan, di antaranya lulus Diklat Dasar dan uji kesehatan. 

Alde, kata dia, sudah mengikuti Diklat Dasar, lalu dilanjutkan dengan Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP). Artinya, seluruh peserta CPNS mengikuti diklat yang sama, baik peserta CPNS disabilitas maupun nondisabilitas.

"Setelah menyelesaikan Diklat Dasar, Alde Maulana melanjutkan Diklat Jabatan Fungsional Ahli Pertama, namun tidak menyelesaikan diklat JFPAP sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional pemeriksa," terangnya.

Penyebabnya, jelas Selvia, dikarenakan pada Agustus 2019 Alde mengalami sakit berupa kejang-kejang. Hasil pemeriksaan Head CT Scan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan dan konsultasi dengan dokter spesialis saraf di rumah sakit tersebut menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Alde bermasalah. 

Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui yang bersangkutan memiliki masalah pembuluh saraf otak sejak 2014 dan telah melakukan operasi penanaman ring di tahun 2015 serta dilanjutkan dengan pengobatan Digital Substraction Angiography di RSPAD Gatot Subroto pada 2018. 

"Hasil pengujian kesehatan Alde di RSPAD Gatot Subroto tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan," jelasnya lagi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi syarat lulus diklat dan sehat jasmani dan rohani. Memperhatikan riwayat Alde dan mengacu pada hasil pengujian kesehatan, dan masa percobaan CPNS, maka diterbitkan Keputusan Sekjen BPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai CPNS Saudara Alde. 

“Pada prinsipnya, BPK dalam setiap penerimaan CPNS selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi peserta disabilitas dan non disabilitas. Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan penerimaan CPNS di BPK ataupun proses CPNS diangkat menjadi PNS selalu dilakukan monitoring dan reviu berjenjang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal untuk memastikan seluruh proses terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan,” ucap Selvia.

Tanggapan Alde

Sementara itu, Alde, saat ditemui rekan-rekan wartawan di Kantor LBH Padang, Senin (1/6/2020), mengatakan dirinya diberhentikan secara hormat sebagai CPNS BPK RI. Padahal, dia sudah mengikuti seluruh tahapan dan menerima Surat Keputusan (SK) CPNS Terhitung Masa Tanggal (TMT) 1 Maret 2019. Dia juga sudah mengikuti Diklat Dasar selama 4 bulan di Balai Diklat Medan. Kemudian, lanjut ke Diklat JFPAP selama sekitar 1 bulan. 

Meski demikian, saat saat melaksanakan Diklat JFPAP, dirinya mengalami sakit kejang-kejang, dan dibawa ke RSUP Adam Malik Medan. Hasil Head CT Scan menunjukkan ada penumpukan cairan di bekas aunorisma, yang pernah dilakukan operasi di 2015.

Atas rekomendasi dokter, dirinya diperbolehkan tidak berpikir terlalu berat atau terlalu banyak. Manajemen pun memberikannya dispensasi boleh tidak mengikuti ujian.

Setelah menyelesaikan diklat, awal November 2019, para CPNS dikembalikan ke tempat difinitif masing-masing di seluruh Indonesia. Alde sendiri ditempatkan di BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. 

Cerita Alde pun berlanjut akhir Januari 2020. "Kami yang formasi disabilitas, harus medical check up untuk syarat pengangkatan CPNS di RSPAD Gatot Subroto. Setelah selesai, saya dapat  tugas lagi untuk mengikuti medical check up yang kedua di awal februari," terangnya.

Pihak RSPAD Gatot Subroto, kata dia, menyatakan bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani. 

Meski demikian, kelulusan CPNS Alde pun dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan oleh sang isteri, Dewi Radnasari. Pada Februari 2020, ada pelantikan CPNS, tapi sang suami tidak ikut.

"Di awal Maret, gaji suami saya sudah masuk. Tapi ditarik kembali oleh kantor dengan alasan status beliau belum jelas. Pada tanggal 3 Maret, suami saya diberitahu diberhentikan secara hormat dalam petikan surat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani," jelasnya.

Sekarang, Alde menuntut kembali yang menurutnya menjadi haknya. Dia baru saja menikah Januari 2020. 

"Saya selaku kepala keluarga memiliki tanggungan yang harus saya nafkahi. Saya cukup berat sebagai disabilitas menjalani ini. Saya merasa cukup sedih dengan apa yang menimpa saya, diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani. Padahal hasil medical check up-nya saya dinyatakan cukup sehat. Menurut tafsiran saya, cukup sehat dan tidak sehat itu sangat jauh berbeda," kata Alde.

LBH Padang Tuntut Hak Alde Dikembalikan

Menanggapi hal tersebut, LBH Padang meminta kasus pembatalan CPNS yang menimpa Alde dapat diselesaikan tanpa harus mengikuti pengadilan. "Karena di pengadilan, ada proses yang sangat lama. Kami sangat berharap, pemerintah punya keinsyafan lagi seperti kasus Dokter Romi," ujar Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani kepada rekan-rekan wartawan di Kantor LBH Padang.

Indira menuturkan LBH Padang mendorong pihak terkait serta negara untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini dengan cepat. Hal tersebut dikarenakan kasus ini berkaitan dengan hak-hak disabilitas.

"Hak teman-teman disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI," imbuhnya.

LBH Padang melihat kasus ini dalam tataran norma, termasuk substansi hukumnya. Kata Indira, ada banyak produk hukum atau perundangan yang mengatur soal sehat jasmani dan rohani sebagai sebuah persyaratan untuk lulus CPNS.

Namun, tidak ada interpretasi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani itu. Sehingga, imbuh Indira, hal tersebut bisa jadi semacam pasal karet apalagi pemerintah tidak punya paradigma sebagaimana yang ada di undang-undang disabilitas.

LBH Padang telah menggagas petisi online mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk mengembalikan hak PNS Alde Maulana beredar di masyarakat.

Petisi tersebut juga mendorong Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI dan Ombudsman RI untuk membantu proses penyelesaian kasus Alde di luar pengadilan. 

Berdasarkan pantauan Covesia, Kamis (4/6/2020), pukul 09.37 WIB, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 1.654 orang. Petisi itu bertajuk "Kembalikan Hak Difabel Alde Maulana". Di dalam narasinya, dia menyebut Alde merupakan korban diskriminasi terhadap kaum difabel.

(fkh/rdk)


Berita Terkait

Baca Juga