Status CPNS Dicabut karena Disabilitas, Petisi Online ''Kembalikan Hak Alde Maulana'' Digaungkan

Status CPNS Dicabut karena Disabilitas Petisi Online Kembalikan Hak Alde Maulana Digaungkan Sumber: change.org/ petisi Kembalikan HAK PNS Difabel Alde Maulana

Covesia.com - Sebuah petisi online mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk mengembalikan hak PNS Alde Maulana beredar di masyarakat.

Petisi tersebut juga mendorong Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI dan Ombudsman RI untuk membantu proses penyelesaian kasus Alde di luar pengadilan. 

Berdasarkan pantauan Covesia, Kamis (4/6/2020), pukul 09.37 WIB, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 1.654 orang. Petisi itu bertajuk "Kembalikan Hak Difabel Alde Maulana".

Petisi tersebut figagas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang atas nama Diki Rafiqi. Di dalam narasinya, dia menyebut Alde merupakan korban diskriminasi terhadap kaum difabel.

Pada Januari 2019, Alde dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI lewat formasi disabilitas. Meski demikian, Februari 2020, Alde tidak mendapat surat undangan untuk pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji PNS Golongan III di Auditorium Lantai 4 Gedung A BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Alde merupakan penyandang disabilitas dengan mata kiri buta lima puluh persen, lumpuh kayu (kaku tangan dan kaki kiri). Namun, Alde sebenarnya tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri, makan, minum, mandi bahkan mencuci," tulisnya.

Baca: Tanggapan LBH Padang Soal Pembatalan CPNS Alde Maulana

Setelah sebelumnya dinyatakan lulus di Januari 2019, pada Maret 2019, Alde diwajibkan mengikuti Diklat Orientasi Ke-BPK-an di Medan. Saat itu, Alde memang sempat kejang-kejang sehingga ia tidak bisa ikut kegiatan selama 2 hari. 

Cukup masuk akal memang, karena selama Diklat, Alde diwajibkan mengikuti aktivitas fisik dari pagi sampai sore tanpa ada dispensasi atas kondisinya.

"Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka berhak atas perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Jadi bisa dibilang tindakan tim BPK saat dilaksanakannya diklat orientasi tanpa memberikan dispensasi bagi korban untuk tidak mengikuti apel pagi dan sore tergolong pada tindakan diskriminatif," tulis penggagas petisi lagi.

Pasca Diklat, Alde kembali melanjutkan pekerjaanya di BPK Sumbar. Ia juga diminta BPK pusat untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta.

Maret kemarin, Ade mendapat surat yang menyatakan kalau ia diberhentikan sebagai CPNS karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani. Ade menerima secara langsung Salinan Surat Keputusan Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS.

Baca juga: Kisah Alde Maulana, Penyandang Disabilitas Batal jadi CPNS BPK RI Meski Lulus Tes

LBH Padang menilai tindakan BPK RI dan BPK Perwakilan Sumbar tergolong tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti dijelaskan Pasal 143 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi, ‚ÄĚSetiap orang dilarang menghalangi-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak atas pekerjaan."

Saat ini, kasus tersebut sedang didampingi oleh LBH Padang. Lewat petisi tersebut, pihaknya mengajak masyarakat untuk mendesak BPK RI agar mengembalikan hak Alde Maulana dengan mengangkat dan melantik korban sebagai PNS di BPK Sumbar.

"Kami juga ajak kamu untuk sama-sama mendorong Komnas HAM RI dan Ombudsman RI mendorong proses penyelesaian konflik di luar pengadilan agar hak-hak korban sesegera mungkin untuk dipulihkan menjadi abdi negara," imbuhnya.

Alde, saat ditemui rekan-rekan wartawan di Kantor LBH Padang, Senin (1/6/2020), mengungkapkan kesedihannya. Dia baru saja menikah, Januari 2020.

"Saya selaku kepala keluarga memiliki tanggungan yang harus saya nafkahi. Saya cukup berat sebagai disabilitas menjalani ini. Saya merasa cukup sedih dengan apa yang menimpa saya, diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan tidak sehat secara jasmani dan rohani. Padahal hasil medical check up-nya saya dinyatakan cukup sehat. Menurut tafsiran saya, cukup sehat dan tidak sehat itu sangat jauh berbeda," kata Alde.

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga