Dua Tahun Berlalu, Kasus Wabup Sijunjung Arrival Boy Belum Juga Disidangkan

Dua Tahun Berlalu Kasus Wabup Sijunjung Arrival Boy Belum Juga Disidangkan Arrival Boy (Dok. Pribadi)

Covesia.com - Dua terpidana kasus perusakan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Barat (Sumbar), M Hartani (40) dan Haliman Hamid (49), sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang (PNP) pada Oktober tahun lalu. 

Meski demikian, otak intelektual dari kejadian tersebut sampai saat ini belum disidangkan. Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Padang yang diperoleh Covesia, keduanya melakukan aksi mereka atas suruhan Arrival Boy, Wakil Bupati Sijunjung. 

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, berkas kasus Arrival ternyata belum dilimpahkan ke pengadilan, alias mandek di kejaksaan. 

Padahal, kasus ini terjadi dua tahun lalu.

 Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Padang, Arrival menghubungi Hartani dan Haliman untuk datang ke rumah dinasnya di Muaro Sijunjung pada 14 April 2018. 

Di rumah dinasnya itu, Arrival meminta kedua terdakwa untuk bersama-sama menggagalkan Musyawarah Daerah (Musda) ulang Partai Golkar Kabupaten Sijunjung di Kantor DPD Golkar Sumbar di Kota Padang.

Arrival keberatan diadakan Musda ulang karena dirinya sudah terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Sijunjung. 

Dia pun menyerahkan uang Rp7 juta kepada kedua terdakwa untuk biaya transportasi ke Padang.

Keesokan harinya, Arrival bersama Hartani dan Haliman pun menghadiri Musda ulang itu. Setidaknya, ada sekitar 70 orang dari Kabupaten Sijunjung yang menghadiri acara tersebut.

Ketika acara masih dipandu MC, Arrival berdiri dari tempat duduknya, lalu mengambil alih mikrofon.  Dia menyampaikan keberatannya atas keputusan Musda ulang dari DPP Partai Golkar Sumbar. Bahwa, keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. 

Dia juga memerintahkan semua kader Partai Golkar Sijunjung yang hadir pada acara itu untuk keluar ruangan rapat. Arrival lalu mengambil satu vas bunga yang berada di atas meja tamu kemudian melemparkannya ke dinding ruangan hingga pecah. 

Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan rapat bersama peserta Musda lainnya sambil melakukan orasi. 

Pada saat keributan itulah, Haliman beraksi mengambil pot-pot bunga di luar ruangan rapat dan melemparkannya ke arah jendela kantor. 

Kaca jedela berikut pot-pot bunganya pun pecah. 

Tak berapa lama kemudian, Hartani juga mulai beraksi. Dia membalikkan satu buah meja yang ada kaca di atasnya. Sehingga kaca meja tersebut pecah. 

Beruntung, Mikadri Miyar yang merupakan Plt Sekretaris DPD Golkar Sumbar saat itu beserta pejabat Golkar Sumbar lainnya pergi keluar dan menyampaikan kepada Arrival bahwa Musda ditunda. 

Mendengar hal tersebut, Arrival bersama massanya meninggalkan Kantor DPD Partai Golkar Sumbar.

Sebagaimana yang diketahui, yang terjadi selanjutnya adalah kasus tersebut dilaporkan ke Polresta Padang. Pelapornya adalah Mikadri.

Kasus perusakan Kantor DPD Partai Golkar Sumbar dibedakan menjadi dua berkas penuntutan. Satu berkas untuk kasus tersangka atas nama Arrival Boy. Satu berkas lagi yakni atas nama Hartani dan Haliman.

Kedua berkas sudah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang dan sudah tahap II pada Desember 2018. 

Untuk kasus Hartani dan Haliman, berkasnya sudah dilimpahkan Kejari ke PNP. PNP juga telah melakukan persidangan serta menvonis kedua orang itu bersalah. Hartani dan Haliman divonis bersalah pada Oktober 2019 karena melanggar Pasal 406 Ayat 1 KUHP dengan hukuman tiga bulan kurungan.

Meski demikian, untuk Arrival, berkas kasusnya sampai saat ini belum dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. 

Organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Sijunjung Sehat mempertanyakan hal tersebut. Berdasarkan surat yang mereka tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, mereka mempertanyakan kendala berkas kasus Arrival belum dilimpahkan ke pengadilan.

Covesia berusaha mewawancarai Kepala Kejati Sumbar, Amran. Namun, dia mengarahkan agar kami mewawancarai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Yunelda. 

Ditemui di ruangannya di Kejati Sumbar, Senin (11/5/2020), Yunelda mengatakan perkara memang sudah dilimpahkan oleh penyidik Polresta ke kejaksaan. 

"Sudah P-21 dan tahap II juga," ujarnya.

Meski begitu, tutur Yunelda, perkara tersebut belum dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. "Kalau ingin ditanyakan apa penyebabnya, langsung tanyakan ke Kejari Padang. Karena penanganan perkaranya mulai penyelidikan, penyidikan, sampai tahap II, itu di Kejari Padang," jelasnya.

Ada dugaan tersangka Arrival Boy belum juga disidangkan karena yang bersangkutan adalah pejabat kuat, 

Yunelda membantah hal tersebut. Kata dia, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. "Apakah dia pejabat atau tidak, kalau sudah berurusan dengan hukum, itu sama kedudukannya," ucapnya.

Kasi Intel Kejari Padang, Yuni Hariaman, saat ditemui di ruangannya di Kejari Padang, Rabu (13/5/2020), mengungkapkan penyebab kasus tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan karena masih dalam 'proses'.

Dia mengatakan dua terdakwa yang telah divonis pengadilan, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

"Dua terdakwa itu mengajukan kasasi dan belum inkrah. Kita tunggu ingkrah dulu. Putusannya itu belum tentu sama dengan putusan pengadilan yang ada di bawahnya," ujarnya. 

Yuni tidak merincikan kendala lainnya. "Intinya untuk kasus ini (Arrival Boy) tetap dalam proses. Menurut Kasi Pidum seperti itu. Saya tidak bisa menambahkan dan mengurangi," jelasnya pula. 

Sementara itu, menanggapi kasusnya, Arrival berkomentar singkat. Dia bersedia bekerja sama dengan PNP. "Silahkan saja lanjut ke pengadilan. (Berkasnya) saya yang mengantarkan ke pengadilan dulu," jelasnya saat dihubungi Covesia via telepon.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga