DPRD Limapuluh Kota Usul Rumah Karantina untuk Pendatang

DPRD Limapuluh Kota Usul Rumah Karantina untuk Pendatang Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra

Covesia.com - Guna menangkal penyebaran wabah virud Covid-19 atau Corona, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota  Deni Asra mengusulkan kepada pemerintah untuk memberlakukan rumah karantina bagi pendatang. Usulan ini menyambung instruksi Gubernur Sumbar dalam kebijakan pembatasan selektif di daeerah perbatasan.

“Kita setuju dengan kebijakan Gubernur yang memberlakukan pembatasan selektif. Soalnya daerah perbatasan seperti Kabupaten Limapuluh Kota sering kecolongan dari jalur darat. Jika melalui jalur udara (bandara-red), sudah ada SOP yang jelas. Sebaiknya diperbatasan juga memiliki tempat isolasi alternatif atau karantina,” sebut Deni Asri, Rabu (1/4/2020) kepada wartawan.

Disebutkannya, dari data yang disampaikan oleh Bupati pada Teleconference dengan sejumlah awak media, Selasa (31/3/2020) kemarin, jumlah perantau yang pulang kampung suda mencapai 2.834 orang. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mengingat situasi global yang tengah dibayangi ancaman virus Covid-19. Karena itulah, sangat dibutuhkan tepat isolasi alternatif diperuntukkan bagi pendatang sebelum pulang ke kampungnya masing-masing.

“Artinya selama 14 hari, orang yang datang ke Limapuluh Kota menjalani karantina terlebih dahulu dibawah pengawasan tim medis. Selain mencegah penularan Covid-19, juga menjaga keluarga dan lingkungan terpapar dari wabah global ini,” kata Deni.

Bahkan menurut Deni, dengan diberlakukan pembatasan aktifitas di luar rumah dibeberapa daerah, banyak mahasiswa dan perantau yang memilih untuk pulang kampung.

Sementara itu Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan menyarankan kepada petugas Satgas Covid-19 agar masyarakat yang tergolong dalam status ODP maupun perantau untuk diberikan tanda identitas seperti gelang. Kemudian rumahnya diberikan stiker. Hal ini guna memudahkan pengawasan dan pemantauan oleh tim medis maupun masyarakat.

“Agar lebih muda dalam pemantauan dan pencatatan, diharapkan memberikan gelang tangan yang anti air dan bersegel. Agar tim medis dan masyarakat bisa melakukan pengontrolan. Hal harus dilakukan seiring sudah dikeluarkannya status ORG (orang Tanpa Gejala) serta pelaku perjalanan,” ungkap Wabup.

Pemberian tanda identitas ini juga bisa digunakan bagi warga yang masih nakal dan tidak mentaati protokol karantina.

“Bagi yang masih nakal dan tidak mengindahkan saran dari petugas, bisa mudah ditindak. Khusus rumah yang diberi stiker, agar diberikan keterangan nama, kelamin, riwayat perjalanan serta waktu isolasi mandiri,” sebutnya.

Terkait dengan usulan rumah Karantina, Ferizal Ridwan menyampaikan bahwa fasilitas di Limapuluh Kota cukup memadai. Pemerintah bisa memanfaatkan Mess Pemda di Pangkalan dan Tarantang, serta rumah penduduk yang tidak ditempati.

“Tak perlu membuat kebijakan skenario seperti apa. Cukup membuat tata kelola serta tanggung jawab para pihak,” katanya. 

(agg)


  

Berita Terkait

Baca Juga