Pemprov Berlakukan Pembatasan Selektif, Hanya Orang Sehat Boleh Masuk Sumbar

Pemprov Berlakukan Pembatasan Selektif Hanya Orang Sehat Boleh Masuk Sumbar Dok. Humas Pemprov Sumbar


Covesia.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan pembatasan selektif untuk mencegah penyebaran virus corona.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno dalam kesimpulan Rapat Koordinasi Forkopimda di Auditorium Gubernuran, Sabtu malam (28/3/2020).

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur, Ketua DPRD.Sumbar, Kapolda Sumbar, Danlantamal, Danrem 032 Wirabraja, Kejati, Pengadilan Tinggi, Kabinda, Danlanut, Ka Binda, MUI Sumbar, Sekdaprov, para Asisten dan beberapa OPD terkait. 

Lebih lanjut gubernur menyampaikan bahwa pemberlakukan pembatasan selektif ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi yang  masuk melalui kawasan perbatasan di 8 titik pintu masuk Sumbar, baik jalur udara atau darat.

"Melakukan cek kesehatan yang dilakukan tim medis, Satpol PP bersama TNI, Polri di setiap perbatasan, yang tentu tidak akan merasa nyaman bagi yang masuk ke Sumbar. Dimana yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama dua minggu", ujarnya. 

Irwan Prayitno menyatakan terpaksa melakukan kebijakan itu karena sisi risiko masuk wabah Covid-19 sangat tinggi. Pemberlakuan pembatasan selektif lebih kepada membatasi orang masuk. 

"Hanya yang sehat boleh masuk, sementara yang terindikasi dilakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan penanganan secara medis," jelas Irwan.

Sebenarnya, ujar Irwan,  para bupati walikota dan DPRD serta masyarakat Sumatera Barat menghendaki agar Pemprov memberlakukan lock down, namun hal itu ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Kita mengimbau agar para perantau untuk sementara tidak pulang kampung terutama yang berada di daerah telah dinyatakan pendemi. Mari kita jaga bersama keselamatan dunsanak di kampung halaman. Hal ini juga sesuai kebijakan beberapa daerah," terang Irwan Prayitno. 

Tindak lanjut pemberlakukan pembatasan selektif ini, ujarnya,  bahwa pada 29 Maret 2020 akan lakukan rapat teknis bersama tujuh kepala daerah yang berada pada daerah perbatasan.

"Tujuh Kepala daerah itu, Bupati Pasaman, Bupati Pasaman  Barat, Bupati Limapuluh Kota, Bupati Dhamasraya, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan,  Bupati Pesisir Selatan membahas bagaimana secara teknis pelaksanaan pembatasan selektif ini di lapangan dan kondisi yang ada di daerah," katanya. 

(ril/lif)


Berita Terkait

Baca Juga