Panduan Bagi yang Ingin Mengadakan Pernikahan saat Pandemi Covid-19

Panduan Bagi yang Ingin Mengadakan Pernikahan saat Pandemi Covid19 Ilustrasi alek nagari Minang Kabau (Ist)

Covesia.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Aziz sudah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu poinnya yaitu melarang masyarakat mengadakan resepsi pernikahan untuk sementara waktu.

Hal tersebut sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan bahwa polisi memang untuk sementara waktu melarang masyarakat menggelar resepsi pernikahan.

“Bukan hanya resepsi pernikahan, kegiatan sosial kemasyarakatan yang bisa mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di tempat sendiri, memang dilarang atau diminta ditunda terlebih dahulu,” ujarnya saat dihubungi Covesia via telepon, Rabu (25/3/2020).

Dia mengatakan bahwa hal tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Acara yang menyebabkan masyarakat berkumpul memang menjadi tempat yang rentan untuk terjadinya penularan atau penyebaran virus corona baru dari Wuhan itu. Jadi, kepada masyarakat yang ingin mengadakan resepsi pernikahan, diimbau untuk menundanya terlebih dahulu.

Kabid Humas menjelaskan, jika masih ada pihak keluarga yang ngotot mengadakan resepsi pernikahan, pihak kepolisian tidak segan-segan melakukan pembubaran. Meski demikian, pembubaran dilakukan dengan cara yang persuasif atau humanis dengan meminta masyarakat yang bersangkutan menghentikan resepsi pernikahan itu.

“Tapi, kalau mereka menolak atau masih tidak mau juga, maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” ujarnya.

Apa bunyi Pasal 212, 216, dan 218 KUHP itu? Baiklah, Covesia akan menjabarkannya untuk Anda.

Pasal 212 KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kaitannya dengan Pasal 214 KUHP yaitu jika hal itu dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

Kemudian Pasal 216 Ayat 1 berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Panduan Kemenag bagi yang Ingin Menikah

Mengingat adanya sanski pidana yang diberlakukan, apakah benar pernikahan dilarang sama sekali saat Indonesia menghadapi masa tanggap darurat corona? Bagaimana dengan pihak keluarga dan calon pengantin yang sudah menyebarkan undangan jauh-jauh hari sebelum pandemi terjadi? Apakah akad benar-benar tidak boleh dilangsungkan? Apakah masyarakat sama sekali tidak boleh berkumpul, makan-makan, atau mengadakan selamatan?

Untuk menjawab semua pertanyaan yang tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) sebenarnya sudah mengeluarkan panduan bagaimana cara mengadakan pernikahan saat pandemi Covid-19 ini terjadi. Hal tersebut bisa dilihat di postingan akun Twitter Kemenag RI, @Kemenag_RI, beberapa hari yang lalu. Di akun tersebut dijelaskan bahwa prosesi akad nikah sebenarnya boleh dilangsungkan.

Jika masyarakat ingin mengadakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka Kemenag membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang. Sementara, jika akad dilangsungkan di luar KUA, maka Kemenag mengharuskan ruangan prosesi di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat. Jika di dalam ruangan, maka jumlah orangnya pun tidak lebih dari 10 orang.

Baik di dalam di luar KUA, calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta menggunakan masker. Selain itu, petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki diharuskan menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab Kabul.

Dilarang Bersalaman dan Harus Jaga jarak Minimal Satu Meter

Hal serupa juga ditegaskan oleh Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk Kota Padang, Barlius. Dia mengatakan bahwa akad nikah memang boleh dilakasanakan, tetapi tidak dengan resepsi pernikahan. Jadi, bagi masyarakat yang ingin menggelar pesta, kenduri, walimah, baralek, dan sejenisnya, silahkan menundanya terlebih dahulu.

“Yang wajib sebetulnya kan akadnya itu,” ujarnya saat dihubungi Covesia via telepon.

Pihak keluarga atau calon pengantin juga diperbolehkan mengundang tetangga dekat rumah untuk menghandiri prosesi akad, makan bersama, atau selamatan. “Sepuluh orang saja cukup (jika dalam satu ruangan). Jangan terlalu ramai. Masyarakat dianjurkan mengadakan akad di tempat terbuka atau di ruang berventilasi yang cukup,” ujarnya.

Selain itu, kata Barlius, harus ada social distancing atau jarak minimal satu meter bagi setiap orang di tempat dilangsungkan prosesi tersebut. Para tamu juga dilarang bersalaman dengan pengantin atau antara satu dengan yang lain. “Cukup pakai bahasa isyarat saja,” jelasnya.

Tuan rumah, lanjut Barlius, juga dianjurkan untuk menyediakan sabun dengan air mengalir, atau hand sanitizer.

Secara garis besar, penjelasan Barlius hampir sama dengan Kemenag RI. Meski demikian, Barlius berbeda pendapat tentang penggunaan masker. Katanya, masker dipergunakan untuk orang sakit atau petugas medis. “Tapi jika ada kerumunan dan tidak terhindari jarak satu meter itu, silahkan pakai masker,” imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami hal tersebut. Upaya yang dijelaskan tadi yakni tidak melangsungkan resepsi pernikahan, kata Barlius, penting untuk dilakukan masyarakat untuk kepentingan bersama. “Ini untuk memutus mata rantai Covid-19. Menurut pakar, puncak pandeminya April nanti. Mudah-mudahan di Sumbar tidak ada yang positif,” harapnya.

(fkh)

Baca juga: Menolak Dibubarkan Saat Pandemi Corona Dipidana Pasal 212 Ancaman 1 Tahun Penjara

Berita Terkait

Baca Juga