DPRD Sumbar Minta Rekrutmen Direksi Bank Nagari Dikembalikan pada Aturan BUMD

DPRD Sumbar Minta Rekrutmen Direksi Bank Nagari Dikembalikan pada Aturan BUMD Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat melakukan konferensi pers di kantor DPRD, Selasa (24/3/2020). (Foto: Laila/

Covesia.com - Ketua Dewan Perwakikan Rakyat (DPRD) Sumbar, Supardi meminta rekrutmen direksi Bank Nagari harus dikembalikan pada aturan yang berlaku di BUMD.

"Pernyataan Gubernur tentang Bank Nagari adalah BUMD maka seluruh aktifitas rekrutmen direksi harus mengacu pada aturan BUMD," ungkapnya kepada wartawan di kantor DPRD Sumbar, Selasa (24/3/2020).

Ditambahkan Supardi diantara aturan BUMD ialah termasuk UU 32, PP 54 2017, Permendagri 37 tahun 2018 dan Permendagri 118 tahun 2018.

"Khusus rekrutmen direksi diatur dalam Permendagri 37 2018. Secara pribadi waktu itu gubernur menyampaikan bahwa beliau menyadari ada semacam melakukan kesalahan dalam tafsiran terhadap posisi Bank Nagari. Yang awalnya bukan BUMD dan setelah ada petunjuk dari Kemendagri dan OJK maka Gubernur sendiri menyadari Bank Nagari BUMD," terangnya.

Dikatakan Syoardi bahwa seluruh aktivitas perbankan merujuk pada OJK, tapi masalah manajemen dan pemilihan direksi itu total mengacu pada aturan yang berlaku pada BUMD.

Selain itu, Supardi mengatakan bahwa gubernur dalam sambutannya saat interpelasi secara lisan mengatakan masalah direksi Nagari kembali ke titik nol. Proses yang telah dilakukan batal secara hukum karena tak sesuai peraturan BUMD.

Lebih lanjut, 27 Maret mendatang akan diadakan RUPS luarbiasa. Dengan angenda proses pemilihan dan penetapan direksi PT Bank Nagari, kedua penetapan dan pengangkatan direksi PT Bank Nagari, dan hal lain dirasa perlu.

"Kita meminta kepada pemegang saham dalam hal ini Gubernur memgingat kembali seluruh peraturan yang telah dikeluarkan dan peraturan yang disepakati tentunya harus kita pegang. Selagi di dalam rel kita ingatkan, kalau sudah di luar rel, tugas kita sebagai pengawasan ialah menegur," ungkapnya.

Disampaikan Supardi jika RUPS tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku akan ada riak di publik dan DPRD. Dan itu akan merugikan Bank Nagari sebagai BUMD.

Supardi menjelaskan, pasal yang belum diterima oleh pihak bank Nagari yang menyatakan Bank Nagari kedudukan direksi inkamben aturan OJK bagi direksi yang mengulang kembali untuk dilakukan asesmen dijabatan yang sama maka tidak perlu lagi asesmen.

Jika mencalonkan diri di jabatan yang lain maka harus mengikuti asesmen itu aturan di OJK.

Namun, dalam permendagri tidak seperti itu. Di sana dinyatakan bagi seluruh calon direksi diwajibkan dilakukan asesmen.

"Rekrutmen calon direksi Gubernur memiliki kewajiban untuk mengekspos tahapan pemilihan direksi pada pasal 56.

Seluruh tahapan harus disampaikan kepada media lokal ataupun nasional," terangnya.

Selain itu, ditambahkan Supardi bahwa bacalon direksi diatur dalam ketentuan umum pada pasal 14. "Calon direksi adalah orang yang mendaftarkan dirinya dengan sadarĀ  dan mengikuti proses penjaringan. Jadi bukan didaftarkan oleh pemegang saham," ujarnya.

Kalau di RUPS proses dan penetapan direksi, kok tau-tau sudah ada agenda pengangkatan direksi.

"Untuk masalah bank Nagari bagaimana untuk tidak dijadikan alat kepentingan kelompok atau yang lain," terangnya.

Sebab ia menilai, Bank Nagari itu adalah trust. "Satu kali kita salah dalam memahami rekrutmen direksi akan menjadi bumerang bagi Bank Nagari.

"Pada dasarnya, DPRD tak punya kepentingan siapa pun yang duduk sebagai direksi. Silahkan saja, tapi proses penjaringan harus sesuai dengan tahapan yang sesuai kemendagri 37 2018 dan 111 2018, di luar itu DPRD tak akan pernah menyetujuinya,"tegasnya.

DPRD tak akan pernah membiarkan Bank Nagari dijadikan sebagai alat. "Sebab ini harga Diri provinsi,"tutupnya.

(ila/utr)

Berita Terkait

Baca Juga