Dinsos Tegaskan akan Beri Sanksi Tegas bagi Pendamping PKH Terlibat Politik Praktis

Dinsos Tegaskan akan Beri Sanksi Tegas bagi Pendamping PKH Terlibat Politik Praktis PKH

Covesia.com - Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menegaskan bakal memberikan sanksi berat bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang nekat bermain politik praktis pada Pilkada 2020 ini.

Kepala Dinas Sosial Pasaman, Amdarisman menegaskan bahwa seluruh pendamping PKH di daerah itu harus netral dalam pemilu.

"Sekali lagi kami ingatkan kepada para pandamping PKH di daerah untuk menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini. Jangan sampai ada pendamping PKH yang menjadi tim sukses salah satu kandidat," tegas Amdarisman, Selasa (10/3/2020).

Amdarisman juga mengingatkan agar para pendamping PKH tidak melakukan mobilisasi massa terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

"Jangan sampai terjadi pendamping PKH menjadi koordinator dalam memobilisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada salah satu kandidat. Itu jelas melanggar kode etik pendamping PKH. Intinya biarkan mereka merdeka dalam menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi yang berlangsung," katanya.

Selanjutnya kata dia, peringatan ini juga berlaku dalam menyongsong Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak yang akan melakukan pencoblosan suara di akhir bulan Maret 2020 ini.

"Tidak dibenarkan pendamping PKH mengarahkan ataupun jadi juru kampanye salah satu kandidat di Pilwana. Sekali lagi kami tegaskan, jaga netralitas, dan patuhi kode etik. Jika nekat melanggar, siap-siap ditindak tegas," katanya.

Pihaknya mengaku tidak akan segan-segan memberikan sanksi yang berat kepada para pendamping PKH yang memang terbukti main politik praktis.

"Bagi pendamping PKH yang ditemukan fakta dilapangan tidak menjaga netralitasnya, akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Kalau memang berat bisa jadi dilakukan pemecatan," katanya.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk turut serta menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial melakukan pemantauan dilapangan akan tingkah laku para pendamping PKH.

"Kalau memang ada tampak, segera laporkan kepada kami untuk langsung di proses. Kami juga sudah mengedarkan surat imbauan menjaga netralitasnya dengan nomor: 460/126/sosial/III/2020. Kami harap semua larangan ini untuk sama-sama dapat dipatuhi," tutupnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga