Tersandung Kasus Korupsi, Dua ASN di Pasaman Diberhentikan

Tersandung Kasus Korupsi Dua ASN di Pasaman Diberhentikan Kantor Bupati Pasaman (Dok. Covesia)

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat memberhentikan sementara dua Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang tersandung kasus korupsi dana pasca bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasaman, Anasrullah kepada Covesia.com, mengatakan langkah tersebut diambil sesuai aturan Undang-undang yang berlaku usai kedua ASN itu ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi tersebut.

"Kedua ASN yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masing-masing bernama Sayuti Pohan dengan nomor Surat Keputusan (SK) : 821/03/BKPSDM-2020 dan Alias dengan nomor : 821/04/BKPSDM-2020," terang Anasrullah, Senin (9/3/2020).

Anasrullah menyebutkan SK pemberhentian sementara dua ASN tersebut tertanggal 7 Januari 2020. "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Feberuari 2020," katanya.

Pihaknya kata Anasrullah saat ini masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor Padang.

"Kita tunggu keputusan pengadilan Tipikor Padang dalam kasus ini. Kalau nanti sudah ada keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum (incrah) baru dilanjutkan dengan menerbitkan SK pemberhentian secara permanen," tambahnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Pasaman, Sumatera Barat menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi anggaran pasca bencana Tahun 2016 yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) di Kecamatan Mapattunggul Selatan.

Ketiga tersangka baru yang ditetapkan tersebut yaitu berinisial Sayuti Pohan (Mantan Kepala BPBD tahun 2016), Alias (Mantan bendahara BPBD Tahun 2016) dan Babang selaku rekanan.

Ketiga tersangka ini ikut terlibat aktif dalam korupsi anggaran pasca bencana BNPB ini. Untuk kedua tersangka SP dan ALS diduga terlibat atas kebijakan yang mereka keluarkan terutama masalah pencairan dana saat penanggulangan pasca bencana diduga di luar aturan. 

Sehingga dana dicairkan langsung ke rekening Sfr, dan kemudian dibagi-bagi kesejumlah pihak hingga membuat Negara merugi mencapai Rp773 Juta.

(hri/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga