Fadli Zon Minta Pemerintah Tarik Kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Fadli Zon Minta Pemerintah Tarik Kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja Fadli Zon

Covesia.com - Reaksi keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang digagas pemerintah kian meluas. Bukan hanya kaum buruh, penolakan juga datang dari para ahli dan aktivis lingkungan, komunitas adat, dan sejumlah aliansi jurnalis. Kali ini, penolakan datang dari politikus Partai Gerindra yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon.

"Mengingat sejumlah cacat yang menyertainya, saya setuju dengan usulan agar pemerintah menarik kembali draf Omnibus Law agar diperbaiki, sebelum kemudian diajukan kembali dengan konsep yang lebih bersih dan masuk akal," jelas Fadli dalam keterangan pers yang diterima Covesia, Jumat (28/2/2020).

Menurut Fadli, draf Omnibus Law memang mengandung banyak sekali cacat serius. Salah satunya Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah isi Undang-Undang. Pasal tersebut sangat jelas bertentangan dengan logika hukum dan perundang-undangan. "Secara hirarkis, posisi PP adalah di bawah UU, sehingga seharusnya PP tunduk kepada UU, bukan justru mengubah ketentuan yang ada dalam UU," katanya.

Fadli menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 170 di dalam RUU 'sapujagat' tersebut tidak boleh dianggap sebagai salah ketik belaka. "Melainkan harus dilihat sebagai sebuah kesalahan fatal yang telah merusak kredibilitas draf Omnibus Law yang telah diajukan Pemerintah secara keseluruhan. Kesalahan fatal tersebut menunjukkan adanya proses yang cacat, atau tendensi bermasalah dari penyusunan draf tersebut, sehingga butuh ditarik kembali dan diperbaiki," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa ada lima alasan mendasar mengapa pemerintah harus menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Berikut penjelasan Fadli.

1. Omnibus Law potensial melanggar prinsip demokrasi mengenai trias politika

Menurut Fadli, keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja  cenderung memperkuat kewenangan Presiden hingga ke tingkat yang luar biasa besar. Bahkan, dengan adanya Pasal 170 di dalam RUU tersebut, kekuasaan Presiden dalam proses penyusunan perundang-undangan jadi bersifat tunggal dan absolut, tak perlu lagi melibatkan parlemen. 

"Padahal, menurut Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, dengan jelas disebutkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR, bukan Pemerintah. Artinya, menurut konstitusi, DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk perundang-undangan," jelasnya.

2. Ada ketidaksinkronan antara persoalan yang didiagnosis oleh Omnibus Law dengan resep yang disusunnya

Fadli menyatakan bahwa di satu sisi RUU ini ingin menciptakan lapangan kerja, namun isinya justru melemahkan hak-hak kaum pekerja. Pendapatan kaum buruh jelas terancam berada di bawah upah minimum bila RUU ini disahkan. Sehingga akan membuat konsumsi rumah tangga di Indonesia semakin tertekan. Padahal, dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, di mana bobotnya mencapai 56,6 persen. 

Meski bisa menciptakan kepastian hukum bagi investasi, kata Fadli, isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru bisa menciptakan ketidakpastian stabilitas sosial-politik, mengingat luasnya penolakan. "Ujungnya, saya melihat hal ini hanya akan kian menjauhkan investasi dari Indonesia, seiring meningkatnya political risk di negeri kita," ujarnya. 

3. Mengabaikan perlindungan terhadap rakyat

Fadli menjelaskan bahwa, dari sisi perburuhan misalnya, Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, menjebak kaum buruh dalam status outsourcing seumur hidup, melegalkan tenaga kerja asing tak terdidik masuk ke Indonesia, menghilangkan jaminan sosial bagi kaum buruh, serta memudahkan terjadinya PHK. Situasi ini bertentangan dengan tujuan pendirian negara yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

"Hak-hak pekerja, yang saat ini masih dilindungi undang-undang, seperti Cuti Haid, Cuti Nikah, Cuti Melahirkan, atau Cuti Hari Keagamaan, dalam Omnibus Law juga tidak lagi dicantumkan dan diberi perlindungan," kata Fadli.

4. Persoalan yang diatur dalam Omnibus Law bukan masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi. 

Pada 2019, lanjut Fadli, World Economic Forum (WEF) merilis 16 faktor yang menjadi penghambat investasi di Indonesia. Faktor-faktor penghambat investasi di Indonesia tersebut yaitu korupsi, inefesiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, tarif pajak, etos kerja buruh, regulasi pajak, inflasi, pendidikan tenaga kerja rendah, kejahatan dan pencurian, peraturan tenaga kerja, kebijakan kurs asing,kapasitas investasi minim, dan kesehatan masyarakat buruk. 

"Kita sama-sama bisa melihat regulasi ketenagakerjaan yang sudah ada posisinya sebenarnya tidak signifikan sebagai penghambat investasi. Korupsi dan birokrasi pemerintahanlah sesungguhnya menjadi persoalan utama. Sehingga, pertanyaannya kemudian, kenapa yang diacak-acak oleh Omnibus Law untuk mendatangkan investasi ini justru regulasi ketenagakerjaan," tanyanya.

5. Target yang Tak Masuk Akal bagi Pembahasan RUU Ini

Presiden, jelas Fadli, pernah melontarkan pernyataan agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa selesai dibahas dalam seratus hari kerja. "Menurut saya, target itu jelas bermasalah. Sebagai gambaran, RUU ini jumlah pasal beserta penjelasannya, tebalnya mencapai 1028 halaman. Naskah akademiknya saja mencapai 2276 halaman. Bagaimana bisa selesai dibahas dalam 100 hari kerja, sementara cacat akademis naskah itu begitu banyak," ujarnya.

Dengan lima alasan mendasar itu, Fadli meminta pemerintah menarik kembali draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Dan saya ingin mengingatkan kepada para kolega saya anggota parlemen agar berhati-hati betul terhadap naskah Omnibus Law ini. Terlalu banyak hal yang kita pertaruhkan kalau meloloskan RUU ini. Klaim manfaatnya bersifat utopis, sementara efek destruktifnya sangat jelas kelihatan di depan mata kita," katanya pula. 

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi


Berita Terkait

Baca Juga