Nurani Perempuan: Sepanjang 2019 Terjadi 105 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Nurani Perempuan Sepanjang 2019 Terjadi 105 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Plt Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti menyampaikan pentingnya pemulihan dan ruang aman bagi perempuan saat launching catatan tahunan 2019 di Padang, Senin (24/2/2020). Foto: Covesia/Laila

Covesia.com - Nurani Perempuan  Womens Crisis Center (NPWCC) mencatat sepanjang 2019 terjadi 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. Pelaksana Tugas (Plt) Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti mengatakan 105 kasus tersebut tertinggi terjadi di Kota Padang.

"Kekerasan seksual adalah kasus tertinggi dengan jumlah korban mencapai 51 korban diikuti KDRT, 47 kasus, dan kasus lainnya seperti trafficking, eksploitasi pekerja anak dan non-ktp BG," ungkap Rahmi saat launching catatan akhir tahun di Padang, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut Rahmi mengatakan pada 2019 kasus kekerasan yang terjadi semakin beragam. Mulai dari perkosaan, pelecehan seksual, KDRT, pernikahan anak, sodomi, KTD dan masih banyak yang lainnya.

"KDRT masih mendominasi dengan jumlah 47 kasus, pemerkosaan 26 kasus, pelecehan seksual 6 kasus dan kasus lainnya," ungkapnya.

Dari sekian kasus kemungkinan masih banyak korban yang belum melapor. Alasannya tidak lain ada pertimbangan takut disalahkan, tidak diterima oleh orang sekitarnya. Juga karena banyak korban tak mendapat dukungan oleh orang sekitarnya.

"Kami ingin negara mastikan pemulihan dan ruang aman bagi perempuan. Tidak ada lagi alasan klasik tentang anggaran tersebut," ujarnya.

Karena kekerasan yang tidak dipulihkan itu berbahaya. Jadi persoalan perempuan tidak hanya diselesaikan oleh perempuan tapi juga menjadi persoalan laki-laki.

Nurani Perempuan mendorong pemerintah, akamedisi, APH, Ormas, dan masyarakat  terus membangun strategi bersama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Juga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), menghadirkan kebijakan dan aturan yang berpihak kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan untuk tidak mencabut hak pendidikan korban kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual.

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga