Sidang Dugaan Korupsi BNPB, Majelis Hakim Tipikor Padang Panggil Bupati dan Wabup Pasaman

Sidang Dugaan Korupsi BNPB Majelis Hakim Tipikor Padang Panggil Bupati dan Wabup Pasaman Ilustrasi (Pixabay)

Covesia.com - Bupati Pasaman Yusuf Lubis dan Wakil Bupati Atos Pratama kembali dipanggil majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Sumatera Barat.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pasca bencana yang bersumbar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 atas terdakwa Sayuti Pohan dan Alias.

"Bupati Yusuf Lubis dan Wabup Atos Pratama diminta majelis hakim untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BNPB di Rotan Getah dan Sopan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapattunggul Selatan, Pasaman," terang Kajari Pasaman, Adhryansah melalui Kasi. Pidsus, Erik Eriyadi, Jumat (21/2/2020).

Erik Eriyadi mengatakan mereka harus hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan kasus Korupsi BNPB yang diagendakan pada Rabu (26/2).

"Pemanggilan ini dilakukan atas penetapan majelis hakim pengadilan Tipikor Padang untuk dilakukan konfrontir semua keterang terdakwa dengan para saksi. Karena dalam persidangan sebelumnya terdakwa sering menyebut nama kedua saksi tersebut yang diduga paling berperan dalam menentukan (mengatur) proyek BNPB itu," tambahnya.

Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan pada Kamis (20/2) kemarin.

"Tidak kedua saksi itu, majelis hakim juga turut memanggil saksi lain yang merupakan seorang pengusaha bernama Hasbullah Nasution dan rekanan Direktur CV. Suara Mandiri bernama Jimmy Abdilah. Surat pemanggilan juga sudah kami sampaikan kepada mereka," kata Erik Eriyadi.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Therry Gutama kepada Covesia.com mengatakan sidang kali ini bakal mengungkap fakta sebenarnya terkait dalil-dalil terdakwa yang mengaitkan dengan para saksi.

"Kita ingin mengungkap fakta sebenarnya dari para saksi dalam kasus dugaan korupsi ini. Agar jelas dan terang di depan majelis hakim," katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Pasaman, Sumatera Barat menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi anggaran pasca bencana Tahun 2016 yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) di Kecamatan Mapattunggul Selatan.

Ketiga tersangka baru yang ditetapkan tersebut yaitu berinisial Sayuti Pohan (Mantan Kepala BPBD tahun 2016), Alias (Mantan bendahara BPBD Tahun 2016) dan Babang selaku rekanan.

Ketiga tersangka ini ikut terlibat aktif dalam korupsi anggaran pasca bencana BNPB ini. Untuk kedua tersangka SP dan ALS diduga terlibat atas kebijakan yang mereka keluarkan terutama masalah pencairan dana saat penanggulangan pasca bencana diduga di luar aturan.

Sehingga dana dicairkan langsung ke rekening Sfr, dan kemudian dibagi-bagi kesejumlah pihak yang merugikan Negara senilai Rp773 Juta.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga