Dana Desa Diharapkan Mampu Gerakan Perekonomian Masyarakat di Sumbar

Dana Desa Diharapkan Mampu Gerakan Perekonomian Masyarakat di Sumbar Ratusan pejabat daerah dan desa ikuti rapat koordinasi dana desa di Auditorium Universitas Negeri Padang, Selasa (18/2/2020)(foto :Covesia/Laila)

Covesia.com - Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa selayaknya dana desa mampu menggerakan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar).

"Dana desa 2020 ini meningkat menjadi 72 Triliun dari tahun sebelumnya yang hanya 70 Triliun. Presiden menekankan dana desa bisa efektif dan berikan manfaat yang nyata untuk desa," ungkapnya saat membuka raker dana desa di Auditorium UNP, Selasa (18/2/2020).

Akmal menambahkan, pemanfaatan dana desa di awal tahun bisa melalui padat karya dan kegiatan lainnya agar dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.

"Dana desa diharapkan dapat menggerakkan ekonomi produktif, desa wisata, perikanan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Tak hanya itu, Akmal mengatakan bahwa kementerian mencari champion desa yang bangun wisata di desanya. "Kita ingin ini ditularkan desa-desa yang mampu membangun daerahnya. Kami akan turun ke lapangan ke desa apa yang bisa kami lakukan untuk desa agar lebih baik," ujarnya.

Ia juga menekankan agar adanya manajemen yang baik agar dana desa transparan dan akuntabel.

Dalam keterangannya, Akmal menyebutkan tiap tahunnya dana desa terus meningkat. Pada misalnya dana desa senilai 46,9 Triliun,  2017&2018 60 Triliun, 2019 70 Triliun dan 2020 72 Triliun.

Kementerian mengimbau agar pemerintah baik kota atau kabupaten untuk mendukung percepatan dana desa, berperan aktif dalam pengawasan.

"Kabupaten atau Kota untuk segera menyiapkan dan memantau persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan tahap pertama dana desa. Yang mana untuk tahap pertama akan dilakukan pencairan sebesar 40 persen paling cepat Januari paling lambat bulan Juni," jelasnya.

Tak hanya itu Pemda disarankan untuk pemantapan pembina dengan memperkuat kabupaten. Penyiapan SDM dan prasarana pendukung lain. Serta tertib dan disiplin dalam penyampaian laporan dana desa.

Desa harus mampu melaksanakan evaluasi untuk 5 tahun terakhir.

"Jangan sampai dengan meningkatnya dana desa meningkatkan penyimpangan," ujarnya.

Sementara itu, ketua panitia raker, Latif Maulana Razaq mengatakan bahwa raker bertujuan untuk optimalisasi dalam percepatan penyaluran dana desa dalam menopang ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Latif menambahkan kegiatan raker ini dilaksanakan serentak dengan 9 provinsi lainnya dan di pusatkan di Jawa tengah.

(ila/don)


Berita Terkait

Baca Juga