Video Personel Pol-PP Pessel Pasang Baliho Hendrajoni Beredar, Ini Kata Ketua Bawaslu

Video Personel PolPP Pessel Pasang Baliho Hendrajoni Beredar Ini Kata Ketua Bawaslu Sumber: Istimewa

Covesia.com - Baru-baru ini beredar video seorang personel Satpol PP berseragam dinas di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) terlibat memasang baliho petahana, yakni Bupati Pessel Hendrajoni. Diketahui, Hendrajoni adalah petahana yang bakal ikut bertarung kembali pada Pilkada tahun ini di daerah itu. 

Dalam video yang beredar dengan durasi 5 detik itu, terlihat seorang personel Satpol PP memasang baliho. Seorang personil itu, berseragam kaos abu-abu bertuliskan Satpol PP dan mengenakan celana dinas serta sepatu warna hitam.

Dalam video itu, terlihat personel Satpol PP memasang baliho bersama dua orang lainnya di rumah Aspirasi Lisda Hendrajoni di daerah Rawang, Painan. 

Dalam UU nomor 53 tahun 2010, telah diatur larangan bagi ASN dan juga honorer ikut serta dalam politik praktis. 

Aparatur Sipil Negara dan honorer terikat dengan UU pelayanan publik No 25 tahun 2005. UU itu juga berlaku untuk pegawai BUMN dan BUMDes. Dalam UU tersebut ditegaskan, agar penyelenggara pelayanan publik, harus menjaga netralitas selama tahun politik. 

Tidak hanya itu, dalam UU itu juga tertuang larangan bagi ASN dan tenaga honor meliputi, foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mengunggah, memberikan "like," mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar, maupun visi misi calon kepala daerah melalui media daring atau media sosial, dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah atau kegiatan yang berisifat kampanye.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, pihaknya bakal menggali dan mendalami informasi terkait video yang beredar itu. Setelah itu, katanya, Bawaslu juga akan melakukan penelusuran ke lembaga terkait seperti Satpol PP.

"Kami gali dulu, setelah itu akan dilakukan penelusuran kebenaran video itu. Jika terbukti, kita proses," sebutnya kepada Covesia.com, Senin (10/2/2020).

Ia menegaskan, jika terbukti benar, maka personel Pol PP itu akan dikenakan pasal 71 nomor 10 tahun 2016. Pasal itu berbunyi; Pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain P3K, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Jika memang terbukti, maka dengan tegas, kita bakal melakukan penindakan kepada oknum yang terlibat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

(idy/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga