Pemerhati Sosial: Bebaskan NN dari Tuntutan Hukum!

Pemerhati Sosial Bebaskan NN dari Tuntutan Hukum Donny Magek Piliang

Covesia.com - Terkait ditetapkannya NN (26) seorang pekerja seks yang digerebek oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade beberapa waktu lalu di Kota Padang, pemerhati sosial, Donny Magek Piliang juga angkat bicara.

"Hendaknya Polda Sumbar bebaskan NN dari tuntutan hukum, dan kalau tidak proses secara hukum pidana Andre Rosiade sesuai pasal 55 junto 56 KUHP," kata Donny saat dihubungi Covesia pada Sabtu (8/2/2020).

Bahkan, katanya, selain pasal 55 junto 56 KUHP, pasal berlapis juga bisa dikenakan yaitu pasal 296 KUHP.

"Untuk mengungkap sejauh mana peran Andre dalam kasus itu, polisi juga harus membuka CCTV hotel tempat penggrebekan itu. Makanya, ketika Andre bebas NN pun harus dibebaskan juga," ujarnya. 

Donny mengatakan, sebagaimana pasal 55 KUHP tersebut berbunyi, 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. 2e orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya dengan memberi kesempatan, daya upaya keterangan, dan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Sedangkan pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan yaitu, barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

"Karena Andre itu menyuruh dan membantu serta memberi kesempatan seseorang melakukan kejahatan asusila atau amoral, ia juga bisa dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 296 KUHP," ungkapnya.

Dikatakan Donny, sebagaimana pasal 296 KUHP tersebut yaitu; Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

"Itulah satu-satunya pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kegiatan prostitusi," jelasnya.

(per/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga