Pakar Hukum Pidana: Pekerja Seks Tidak Bisa Diproses Pidana

Pakar Hukum Pidana Pekerja Seks Tidak Bisa Diproses Pidana Adbdul Fickar Handjar (antara)

Covesia.com - Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Adbul Fickar Hadjar menegaskan bahwa dalam aturan hukum berdasarkan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seorang pekerja seks tidak bisa dilakukan pemidanaan.

Hal tersebut diutarakannya menyikapi kasus penggerebekan salah seorang prostitusi NN (26) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar bersama anggota DPR RI Andre Rosiade di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, dalam KUHP yang bisa dijerat kepada proses pidana hanyalah mucikari dari pekerja seks tersebut.

"Sebagai pekerja seks, sang wanita tidak bisa diproses pidana berdasar KUHP. KUHP hanya bisa menjangkau muncikari," tegas Abdul Fickar kepada Covesia.com, Kamis (6/2/2020).

Namun, katanya hal itu berbeda bilamana pekerja seks tersebut aktif menggunakan media elektronik dalam menjalankan profesinya.  Dalam artian terdapat komunikasi antara pekerja seks dengan mucikari, yang mana dalam komunikasi tersebut pekerja seks meminta kepada mucikari untuk mencari pengguna seks.

"Namun karena ada chatingannya kepada muncikari supaya dipasarkan, maka ketika muncikarinya dijerat psssl 21 ayat 1 UU ITE mentransmisikan muatan ysng berisi kesusilaan, maka wanita tersebut dapat dijerat pasal 55 KUHP sebagai peserta dalam pelanggaran UU ITE itu,"jelasnya.

Terkait pengguna jasa prostitusi apakah bisa dijerat pidana yang serupa, Fickar mengatakan bahwa tidak ada aturan yang bisa dikenakan kepada pengguna.

" Mengenai pengguna jasa juga tidak terjangkau oleh KUHP, karena itu agak sulit mencari ketentuam untuk menjeratnya," terang dia.

Pengguna jasa dikatakannya hanya bisa disasar melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Pemda Pemda termasuk pemda DKI menjerat pekerja seks dan konsumennya melalui perda ketertiban umum, tapi itu konteksnya ketertiban umum dijalan karena itu pekerja seks disejajarkan dengan gelandangan dan pengemis," terangnya lagi

Sementara itu terkait terlibatnya salah seorang Anggota DPR RI Andre Rosaide dalam aksi penggerebakan di sebuah kamar hotel tersebut, Abdul Fickar menilai kurang tepat. Menurutnya setelah Andre menerima aspirasi dari konstituennya, seharusnya masalah itu diserahkan kepada pihak penegak hukum untuk melakukan upaya hukum.

Ia juga menuturkan bahwa apabila ada kesengajaan dari Andre untuk melakukan penjebakan sebelum penggerebakan dilakukan, maka hal tersebut bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPR sebagai institusi yang dapat memproses persoalan etika anggota legislatif.

"Andre Rosaide sebagai anggota DPR dia telah melakukan tugasnya menerima aspirasi dari konstituennya, hanya saja seharusnya setelah itu dia menyerahkannya kepada polisi sebagai penegak hukum,"

"Jika dia melakukan penjebakan, maka jika ada yang keberatan bisa melaporkannya ke Dewan Kehormatan DPR agar tindakan andre diproses dari segi etikanya," tuturnya juga.

Meski demikian ia menegaskan bahwa semua proses yang dilakukan polisi dalam penegakan hukum tersebut tetaplah sah secara hukum.

"Ya, sah saja karena inikan OTT," tegasnya mengakhiri.

Diketahui sudah lebih dari sepekan Polda Sumbar meringkus NN (26), seorang wanita pekerja seks di Hotel Kryad Bumi Minang Kota Padang Provinsi Sumbar. NN saat ini ditahan oleh penyidik Polda Sumbar. Meski demikian, pertanyaan tentang siapa lelaki yang berada di Ruang 606 bersama NN masih samar. 

Saat dihubungi Covesia via telepon pada hari kejadian, Minggu (26/1/2020), Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyatakan bahwa kasus prostitusi tersebut terungkap berkat adanya informasi dari anggota DPR RI Andre Rosiade.

Andre Rosiade, kata Stefanus, ingin membuktikan bahwa di Kota Padang banyak terjadi prostitusi daring. 

Setelah itu, beredar informasi bahwa pria bersama NN adalah "orang suruhan" Andre Rosiade. Orang tersebut diduga dibayar Andre untuk menjebak NN dengan tujuan membuktikan prostitusi daring itu memang nyata di Kota Padang. 

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga