Soal Penggerebekan Prostitusi Online, Sosiolog: Legislatif Rasa Eksekutif, Bahkan Yudikatif

Soal Penggerebekan Prostitusi Online Sosiolog Legislatif Rasa Eksekutif Bahkan Yudikatif Sosiolog STKIP PGRI Sumbar,  Firdaus (Foto: dok.pribadi)

Covesia.com - Penggerebekan terkait prostitusi online di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, yang direncanakan oleh Andre Rosiade dan dilakukan penangkapan bersama pihak kepolisian beberapa waktu lalu membuat perhatian masyarakat teralihkan.

"Terlepas dari benar atau tidaknya prostusi online di Kota Padang, tidaklah pekerjaan seorang anggota legislatif untuk membuktikannya. Karena fungsi legislatif itu legislasi, penganggaran dan pengawasan," ungkap Sosiolog STKIP PGRI Sumbar,  Firdaus kepada Covesia, Kamis (6/2/2020).

Lebih lanjut Firdaus menambahkan jikapun dikategorikan sebagai bentuk pengawasan, bukan seperti itu caranya. "Seharusnya, dalam kapasitas sebagai ketua DPD Partai, Andre cukup mengarahkan anggota legislatif yang berasal dari partainya memanggil langsung eksekutif dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan itu," jelasnya.

Bukanlah Andre yang secara langsung menggerebek layaknya aparat penegak hukum. "Sebab fungsinya bukan penegak hukum, tapi pembuat aturan perundang-undangan," ujarnya.

Kembali kepada kewenangan, apa yang dilakukan kemaren, tentu seperti legislatif rasa eksekutif bahkan yudikatif.

"Bukan lagi ranahnya sampai melakukan penjebakan hanya untuk membuktikan ada kasus prostitusi di kota Padang," ungkap Firdaus.

Firdaus menyarankan mestinya dalam kapasitas sebagai ketua DPP Parati politik, yang dilakukannya adalah mendorong kader partainya di legislatif untuk mengawasi. "Apalagi ketua DPRD Kota padang dari partainya," imbuhnya.

Kapasitas Andre sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi VI, yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM yang berhubungan dengan persoalan ekonomi. Yang mestinya dilakukan adalah mendorong kebijakan nasional untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar di sektor yang dibidanginya. Sehingga pesoalan prostitusi yang dominan didorong oleh faktor ekonomi, dapat teratasi.

Sementara itu, tentang perempuan yang digerebek setelah dijebak dan dipakai, apa bedanya antara penjebak dengan pemakai.  "Sama-sama pemakai saja kan? Cuma bedanya dia pemakai yang digerebek dan bebas karena setting itu. Sementara NN, menjadi korban berlapis. Secara ekonomi tidak mendapatkan bayaran atas jasanya, dipermalukan di publik, kemudian ditahan di kepolisian," jelasnya.

Jika penggerebekan ini murni proses hukum oleh kepolisian tanpa kepentingan tertentu, tentu pemakai juga ikut ditahan dan diproses secara hukum.

Ia menambahkan bahwa tindakan penggerebekan PSK dengan dipakai lebih dulu itu adalah kekerasan seksual berlapis. "Kepolisian memiliki tanggungjawab untuk terus mengusut tuntas kasus itu," tutupnya.

(ila/don)

Berita Terkait

Baca Juga