Ombudsman Kawal Kasus NN

Ombudsman Kawal Kasus NN Ilustrasi Kantor Ombudsman di Padang (dok.covesia)

Covesia.com - Ombudsman RI berjanji akan mengawal kasus NN (26) seorang pekerja seks komersial, yang terjaring oleh pihak Kepolisian di Padang, Provinsi Sumbar.

"Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian Ombudsman perwakilan, tapi juga Ombudsman pusat," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani dalam keterangan pers yang diterima Covesia, Rabu (5/2/2020).

Sebagaimana diketahui, NN merupakan seorang PSK yang digerebek oleh Polda Sumbar di Ruang 606 Hotel Bumi Minang Kota Padang Provinsi Sumbar, pekan lalu. Berdasarkan keterangan pers yang diterima Covesia dari Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, kasus prostitusi tersebut terungkap berkat adanya informasi dari anggota DPR RI Andre Rosiade.

Andre Rosiade, kata Stefanus, ingin membuktikan bahwa di Kota Padang banyak terjadi prostitusi daring. 

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu, kata Stefanus pula, ingin 'membuka mata' Pemerintah Kota Padang dan DPRD Sumbar agar tidak membiarkan polisi bekerja sendiri, melainkan harus bisa bekerja sama. 

"Andre ini ingin ikut serta memberantas maksiat tersebut. Ia memancing dan memesan pekerja seks komersial dengan masuk ke aplikasi MiChat melalui akun temannya. Ia pun melakukan transaksi dan disepakati harga Rp800.000 di salah satu hotel di Kota Padang," sebut Bayu.

Saat ditemui Covesia di Mapolda Sumbar, Senin (3/1/2020), NN mengaku bahwa, sebelum digerebek, dirinya 'dipakai' lebih dulu oleh seorang pria di dalam kamar mandi di Ruang 606 tersebut. 

Menanggapi hal itu, Yefri mengatakan bahwa proses yang adil dan bebas dari maladministrasi penting untuk NN. 

"Jangan-jangan NN adalah korban perdagangan orang, human traficking. Kalau demikian, bukanlah NN perlu dilindungi. Apalagi kasus ini diungkap melalui proses rekayasa, under cover, tapi awalnya bukan oleh polisi, tapi oleh pihak lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Yefri mengatakan bahwa, hingga saat ini, belum diketahui siapa pria yang telah 'memakai' NN. "Kenapa yang mereka memesan ini tiba-tiba raib atau irit ngomong," ujarnya.

Dia meminta, jika diperlukan, LBH Padang atau WCC Nurani Perempuan sebagai kuasa korban bisa membuat laporan ke Ombudsman terhadap kejanggalan prosedur pemeriksaan yang telah berjalan.

"Jika diperlukan, LBH Padang atau Nurani Perempuan yang disebut sebagai kuasa korban bisa melapor segera ke Ombudsman terhadap keganjalan prosedur pemeriksaan yang telah berjalan," jelas Yefri. 

(kfz/ don)


Berita Terkait

Baca Juga