Soal Penahanan Jurnalis Mongabay, Walhi: Pembungkaman Pembela Lingkungan

Soal Penahanan Jurnalis Mongabay Walhi Pembungkaman Pembela Lingkungan Philip Jacobson (tengah), jurnalis mongabay.com. Sumber: mongabay.co.id/

Covesia.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam penetapan tersangka dan penahanan Philip Jacobson, jurnalis mongabay.com, yang dilakukan oleh Penyidik Kantor Imigrasi Non TPI Palangka Raya Kalimantan Tengah.

"Kami menyesalkan dan meminta Phil untuk segera dibebaskan," ujar Ketua Desk Politik Walhi Khalisa Khalid saat ditemui oleh Covesia usai acara diskusi tentang masa depan demokrasi dan politik lingkungan hidup Indonesia di Sekretariat Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (23/1/2020).

Walhi menduga penahanan Philip disebabkan karena aktivitasnya sebagai jurnalis lingkungan yang mewartakan isu-isu lingkungan di Indonesia ke luar negeri, bukan semata-mata karena penyalahgunaan visa seperti yang dituduhkan Penyidik Kantor Imigrasi. 

Kata Khalisa, penangkapan Philip mencenderai nilai-nilai demokrasi yang dianut di Indonesia. Lebih lanjut, dia menilai bahwa apa yang yang dilakukan oleh Penyidik Kantor Imigrasi adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis lingkungan yang notabene juga berperan sebagai pembela lingkungan. 

"Ini bagian dari pembungkaman," tegasnya.

Padahal, kata Khalisa, menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

"Jurnalis yang meliput isu-isu lingkungan termasuk sebagai pembela lingkungan," jelasnya.

Walhi menilai penetapan tersangka dan penahanan Philip merupakan potret buramnya demokrasi di Indonesia. Sepanjang 2014-2019, WALHI mencatat terjadi 146 kasus dugaan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan di Pulau Jawa. 

Bukan hanya kepada aktivis lingkungan, kriminalisasi juga dilakukan kepada para petani, nelayan, masyarakat adat yang memperjuangkan lingkungan hidup, dan sebagainya.

"Angka-angka kriminalisasi tersebut beriringan atau linear dengan jumlah investasi atau proyek-proyek pembangunan yang masuk," jelasnya. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Walhi berupaya memperjuangkan untuk disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan terhadap Human Right Defender, pembelan hak asasi manusia, yang termasuk ke dalamnya pembela lingkungan. 

"Draf Perpres katanya sudah ada di meja Jokowi namun kita tidak bisa memastikan apakah itu akan dikeluarkan, apalagi kita tahu ada isu pelemahan KPK dan sebagainya, pastinya itu akan jauh menjadi prioritas," jelas Khalisa.

Kata Khalisa, Perpres tersebut sulit untuk diwujudkan karena realitas politik saat ini. Oleh karena itu, Walhi juga mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang bisa mengimplementasikan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 

"Karena Pasal 66 itu lebih abstrak dan butuh peraturan yang lebih detail. Harapan kami itu bisa (dirincikan) lewat Permen KLHK," ujarnya. 

Khalisa meminta agar Menteri KLHK Sitti Nurbaya untuk segera mensahkan Permen tersebut agar setiap pejuang lingkungan bisa dengan aman melakukan aktivitasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa penyidik Kantor Imigrasi Non TPI Palangka Raya, Kalimantan Tengah menetapkan Philip Jacobson (30) sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa. Jacobson merupakan wartawan mongabay.com.

Visa tersebut izinnya untuk kunjungan bisnis dan kunjungan keluarga. Namun faktanya melakukan kegiatan jurnalistik, kata Kasubsi Intelijen dan Penyidik Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya M Syukran.

"Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas 2A Kota Palangka Raya. Dia dikenakan pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta," ujar Syukran sebagaimana dilansir Antara, Kamis (23/1/2020).

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga