DKPP RI Berhentikan Ketua KPU Bukittinggi 

DKPP RI Berhentikan Ketua KPU Bukittinggi  Sidang DKPP RI (Foto: dkpp.go.id)

Covesia.com - Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) RI berhentikan jabatan ketua KPU Bukittinggi Benny Aziz berdasarkan surat keputusan nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019, Rabu (22/1/2020).

Dalam surat putusan DKPP RI menetapkan pelanggaran kode etik pemilu yang diajukan oleh pengadu dan teradu Fauzan Haviz terkait perkara di Partai Amanat Nasional (PAN).

Rapat pleno DKPP RI dipimpin langsung Plt dewan kehormatan penyelenggara pemilu, Muhammad dan anggota pada hari Rabu. 

Pada pleno itu DKPP mengabulkan pengaduan pengadu Fauzan Haviz dan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu 1 Benny Aziz selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum kota Bukittinggi, seperti yang dikutip dari laman dkpp.go.id, Kamis (23/1/2020)

Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu II Donny Saputra dan teradu III Zulwida Rahmayeni masing-masing selaku anggota komisi pemilihan umum kota Bukittinggi. 

Menjatuhkan sanksi peringkatan kepada teradu VII Eri Vatria dan teradu VIII Asneli Warni, masing-masing selaku anggota badan pengawasan pemilu kota Bukittinggi. 

Merehabilitasi nama baik teradu IV Yasrul dan V Heldo Aura masing-masing merangkap selaku anggota komisi pemilihan umum kota Bukittinggi. 

Merehabilitasi nama baik teradu VI Ruzi Haryadi selaku ketua merangkap anggota badan pengawasan pemilu kota Bukittinggi. 

Memerintahkan komisi pemilihan umum republik Indonesia untuk melaksanakan putusan sepanjang terhadap teradu I paling lama 7 hari sejak dibacakan putusan. 

Memerintahkan komisi pemilihan umum Sumatera barat untuk melaksanakan putusan sepanjang terhadap teradu II, III, IV, dan V paling lambat 7 hari dibacakan putusan. 

Memerintahkan badan pengawasan pemilu Sumatera barat untuk melaksanakan putusan terhadap teradu VI, VII dan VIII paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Memerintahkan badan pengawas pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 

(deb) 


Berita Terkait

Baca Juga