Partai Demokrat Kukuh Bentuk Pansel Jiwasraya

Partai Demokrat Kukuh Bentuk Pansel Jiwasraya Logo Partai Demokrat

Covesia.com - Partai Demokrat (PD) ingin mekanisme penyelesaian sengkarut di PT Asuransi Jiwasraya salah satunya lewat pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR. PD mengungkit banyak kasus-kasus besar yang melalui Pansus seperti Bank Century atau Pelindo II.

"Selama ini kasus-kasus yang skalanya jauh lebih kecil, Pelindo, bisa dikatakan Bank Century dan berbagai pansus biasa saja sejak zamannya reformasi, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, dan Pak SBY 10 tahun banyak Pansus," ujar Wasekjen PD Didi Irawadi di Upnormal Cofee, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Didi pun menilai ada langkah diskriminatif dari kasus Jiasraya. Padahal menurutnya, para anggota DPR awalnya semangat untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Kenapa diskriminatif di dalam kasus Jiwasraya ini jadi tanda tanya. Lalu kawan-kawan yang dulunya semangat menggebu-gebu tiba-tiba jadi kendor, mudah-mudahan, sementara besok-besok," lanjut Didi yang dilansir dari detik.com.

Didi meminta pemerintah tidak anggap remeh terhadap kasus Jiwasraya yang dianggapnya memunculkan kerugian yang sangat besar. Dia mengatakan pansus lah yang bisa membongkar kasus Jiwasraya.

"Saya kira ini sekali lagi kerugian negara sangat besar sekali jangan lupa ada 13,7 triliun bahkan bisa lebih dari itu mungkin. Oleh karenanya jangan dianggap remeh kasus ini justru proses ini sangat membantu kita semua DPR dan pemerintah agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang prosesnya bisa lebih dalam komprehensif dengan proses yang dilakukan," tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai bahwa pansus belum diperlukan. Khawatirnya, dengan pansus akan mengganggu masuknya investor untuk membantu mendanai pengembalian uang nasabah Jiwasraya.

"Bukan mau nolak, kami cuma nggak mau riweuh kalau masuk politik nanti investor nolak. Tau lah investor itu kan nggak mau ada gaduh-gaduh di politiknya," ungkap Arya.

DPR sendiri sudah memutuskan membuat panitia kerja alias panja. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di Jiwasraya.

"Rapat di DPR sepakati buat panja agar proses hukum terjadi cepat. Jadi bukan urgensi lagi bikin pansus, kami lihat respon pemerintah bagus. Kejaksaan juga bergerak tentukan tersangka," ungkap Anggota Komisi VI DPR Dedi Sitorus.

(dtc)

Berita Terkait

Baca Juga