Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP: Bukan Ancam Kebebasan Pers

Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers PDIP Bukan Ancam Kebebasan Pers Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Yasonna Laoly (kedua kiri), Ahmad Basarah (kiri) Teguh Samudera (kedua kanan) dan I Wayan Sudirta (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Foto: Antara

Covesia.com - Tim hukum PDI Perjuangan menemui pimpinan Dewan Pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Tindakan itu menurut pihak PDIP bukan sedang mengancam kebebasan pers, melainkan partai ini ingin kualitas jurnalistik Indonesia tetap terjaga.

Juru Bicara PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa PDIP merasa prihatin dengan sejumlah tone pemberitaan terkait dengan kasus dugaan suap kepada anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

"Itulah sebabnya tim hukum PDI Perjuangan ditugaskan untuk beraudiensi dan berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait dengan pembingkaian atau framing media sekaligus dialog dan masukan," kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya.

Tim hukum PDIP, kata dia, dikomandoi I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera.

Menurut dia, niatan dari PDIP adalah memastikan agar kualitas demokrasi tetap terjaga sekaligus menjaga hak publik memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta.

"Kualitas demokrasi kita harus terjaga. Tidak hanya PDIP, publik pun dirugikan atas pemberitaan yang bersifat tendensius ini. Sepertinya kaidah jurnalistik diabaikan," kata Andreas.

Ia menambahkan bahwa PDIP menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah menyangkut kasus itu.

Sejumlah media massa tertentu dianggap melakukannya lewat pemberitaan.

"Jadi, langkah tim hukum ini untuk mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media," katanya menegaskan.

Anggota DPR itu mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan hasil konsultasi dan dialog ini sebelum tim hukum PDIP mempertimbangkan putusan atau langkah selanjutnya atas sejumlah media massa.

"Apa pun langkah yang akan diambil tim hukum PDIP, konsultasi dengan Dewan Pers ini jadi pintu masuk. Akan tetapi, kami tegaskan PDIP tidak sedang mengancam kebebasan pers," katanya menekankan.

PDIP mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers yang menghormati prinsip-prinsip jurnalistik.

"Hari-hari ini PDIP merasa dihakimi oleh media tertentu. Sebagai contoh cuitan Andi Arief. Ada beberapa media tertentu yang langsung memuat cuitan tersebut sebagai berita tanpa menanyakan dari mana atau bocoran dari siapa Andi Arief menerima informasi hal tersebut," kata Andreas.

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga