Pakar Hukum Apresiasi Penangkapan Komisioner KPU oleh KPK

Pakar Hukum Apresiasi Penangkapan Komisioner KPU oleh KPK Infografis Covesia/ Anggoma Sadya Laksana

Covesia.com - Pakar Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Agus Surono, SH. MH berpendapat langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner KPU Pusat, Wahyu Setiawan (WS) merupakan kewenangan KPK.

Ia menegaskan perlu lanjutan pelaksanaan upaya paksa KPK dalam rangka pengembangan kasus ini. "Namun demikian upaya paksa tetap harus dalam batas dan wewenang hukum yang berlaku," kata dia, Senin (13/1/2020).

Menurut dia, tindakan OTT terhadap WS Komisioner KPU dan tiga orang lainnya patut diapresiasi, termasuk HM (anggota salah satu Parpol) yang disangkakan melakukan suap terhadap WS.

Ia menegaskan, perbuatan dan pernyataan WS tegas dan jelas bahwa ia melakukan perbuatan ini menjadi tanggung jawab individunya, bukan kelembagaan KPU.  

"Begitu juga PDI-P menegaskan bahwa keterlibatan HM dalam suap ini adalah dalam kapasitas pribadi yang tidak ada korelasinya dengan Parpol, karena itu lanjutan tindakan upaya paksa tetap harus dilakukan KPK," ujar dia.

Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh penerima suap dan pemberi suap merupakan perbuatan yang pertanggungjawabannya merupakan tanggung jawab individual. "Sehingga lembaga KPU maupun Parpol tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," tegas dia.

Dalam lanjutan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan, jelas dia, sebaiknya obyek penggeledahan adalah limitatif sifatnya, yaitu hanya terbatas obyek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut.

"Jadi obyek geledah sebaiknya terbatas pada tempat secara individual dari WS dan HM, bukan obyek penggeledahan pada kelembagaan KPU maupun kelembagaan Parpol itu sendiri," kata dia.

Hal Ini sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan sebagai pemicu adanya praperadilan. 

Juga harus sesuai dengan prinsip- prinsip hukum acara pidana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan individual para pelaku. 

Dengan demikian, pelaksanaan lanjutan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan masih dalam batas dan koridor hukum yang berlaku, baik KUHAP maupun UU KPK Baru, yang dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip prudent atau prinsip kehati- hatian agar tidak melanggar hak asasi orang lain.

(ril/don)

Berita Terkait

Baca Juga