Pakar Hukum: Kasus Sudarto Tidak Bisa Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative Justice

Pakar Hukum Kasus Sudarto Tidak Bisa Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative Justice Direktur Pusaka, Sudarto (kanan) didampingi kuasa Hukumnya dari LBH Padang Wendra Rona (tengah), saat pemeriksaan di Mapolda Sumbar, Selasa (7/1/2020). Foto: Dok. LBH Padang

Covesia.com - Pakar hukum pidana Universitas Andalas, Elwi Danil menyatakan bahwa pendekatan "restorative justice" tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang menimpa Aktivis Pusaka, Sudarto. 

Hal tersebut diungkapkan Elwi saat dihubungi Covesia.com, Rabu (8/1/2020), menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa pihak kepolisian sedang mengupayakan penyelesaian kasus pidana Sudarto melalui pendekatan restorative justice. 

Baca juga: Soal Kasus Sudarto, Mahfud MD Ungkap Polisi Upayakan Mediasi

Elwi menjelaskan, bahwa penyebab pendekatan ini tidak bisa digunakan dalam penyelesaian kasus Sudarto dikarenakan status Sudarto yang sudah tersangka. Selain itu, dugaan kasus ujaran kebencian yang disangkakan kepada Sudarto bukan termasuk kasus yang bisa diselesaikan melalui pendekatan ini.

Pakar hukum dari Universitas Andalas itu menjelaskan bahwa pendekatan restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan korban dan masyarakat yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

"Biasanya, kasus-kasus ringan itu, seperti perkara pencurian ringan, seperti kasus orang mencuri sandal, mencuri biji kakao," katanya saat ditanya tentang kasus apa saja yang biasa bisa diselesaikan lewat pendekatan restorative justice. 

"Ketika perkara itu ada di polisi, kalau polisi menganggap perkara itu ringan, maka polisi mengembalikannya kepada masyarakat untuk diselesaikan dengan melibatkan korban dan tokoh-tokoh masyarakat," ujarnya saat ditanya tentang tahapan yang harus dilalui jika ingin menyelesaikan perkara dengan pendekatan ini.

Elwi mengatakan bahwa pendekatan restorative justice merupakan pendekatan baru dalam penyelesaian kasus hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini sendiri, kata Elwi, belum umum diterapkan di Indonesia.

Selain itu, pihak kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi, yakni kewenangan untuk menyaring apakah suatu perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. 

"Seandainya kepolisian menganggap perkara itu bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka pendekatan yang digunakan adalah restorative justice," ujarnya.

Pendekatan ini bisa juga dilihat saat ada dua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jika kedua pihak sudah berdamai, maka pihak kepolisian tidak akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. 

Dia menegaskan bahwa pendekatan restorative justice tidak mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang menimpa Sudarto.

"Ini kan kasus (dugaan) ujaran kebencian," ujarnya.

Elwi mengatakan, pendekatan restorative justice dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi tersangka. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus berhati-hati apabila menjadikan status seseorang sebagai tersangka. 

Dia juga menyebut bahwa sarana yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus Sudarto adalah penghentian penyidikan.

Dia menambahkan, suatu perkara bisa dihentikan penyidikannya apabila tidak terdapat cukup bukti serta perkara yang ditangani bukan perkara pidana.

"Kalau kedua hal tersebut telah dipenuhi, maka kasus yang menimpa Sudarto tidak bisa dihentikan penyidikannya. Artinya, kasus Sudarto harus diselesaikan lewat pengadilan," pungkasnya.

(frz/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga