Jaringan Pembela Hak Konstitusional Kecam Penangkapan Sudarto

Jaringan Pembela Hak Konstitusional Kecam Penangkapan Sudarto Ilustrasi (dok.covesia.com )

Covesia.com - Jaringan Pembela Hak Konstitusional menyesalkan penangkapan Aktivis Pusaka, Sudarto oleh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar pada Selasa (7/1/2020) kemarin.

Jaringan Pembela Hak Konstitusional menilai penangkapan aktivis kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Sumatra Barat. Menurut Polda dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana kejahatan dunia maya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang dilakukan Sudarto melalui akun Facebook-nya merupakan sebauh tindakan kesewenang-wenangan.

"Sejak lebih dari 15 tahun, Sudarto aktif memperjuangkan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dijamin tegas di dalam UUD 1945, serta menyuarakan toleransi, termasuk pendampingan kelompok minoritas di tingkat nasional, dan lokal terutama di Sumatera Barat. Pada  akhir Desember 2019, Sudarto aktif menyuarakan  dan mendampingi umat Kristiani  di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang dilarang merayakan Natal. Tindakan tersebut telah berhasil membuka mata publik terhadap tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas di Sumatera Barat," tutur Jaringan yang terdiri dari puluhan lembaga dan individual tersebut dalam keterangan pers yang diterima Covesia.com, Rabu (8/1/2020).

Diakatakan juga, meski pengajuan penangguhan penahanan Sudarto dikabulkan oleh Polda Sumatera Barat, namun Sudarto tetap wajib lapor, dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan.

Atas peristiwa penangkapan serta penetapan status Tersangka yang sewenang-wenang tersebut, kami Jaringan Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menyatakan:

1.Sangat menyesalkan penangkapan Sudarto. Karena hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara sekaligus pembungkaman terhadap suara kritis dan demokrasi. Sebagai pembela hak-hak Konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945, Negara harusnya melindungi Sudarto, bukan malah mengkriminalisasi. Apa yang dilakukan Sudarto pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk ikut mengawasi pelayanan publik yang menjadi tugas negara.

2.Mendesak Kapolri memerintahkan Polda Sumatera Barat  membebaskan Saudara Sudarto dan menghentikan perkara karena apa yang dilakukannya merupakan bentuk pembelaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, serta bentuk dari kemerdekaan berekspresi dan berpendapat.

3.Secara khusus mendesak Polda Sumatera Barat untuk menjamin keamanan dan keselamatan Saudara Sudarto dan keluarganya dari segala bentuk tindakan melawan hukum seperti persekusi, ujaran kebencian, intimidasi dan lain sebagainya.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga