Soal Penangkapan Sudarto, Pakar Hukum: Polisi Boleh Lakukan Penangkapan tanpa Pemanggilan

Soal Penangkapan Sudarto Pakar Hukum Polisi Boleh Lakukan Penangkapan tanpa Pemanggilan Ilustrasi - Covesia/ Anggoma

Covesia.com - Aparat penegak hukum dibolehkan melakukan penangkapan kepada seseorang tanpa harus melewati proses pemanggilan terlebih dahulu. Hal tersebut diungkapkan oleh ahli hukum pidana Indonesia Elwi Danil saat dihubungi Covesia.com, Rabu (8/1/2020). 

"Kalau seandainya polisi sudah mengantongi dua alat bukti, kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka, kemudian langsung ditangkap untuk dilakukan penahanan, saya kira boleh-boleh saja," ujarnya.

Elwi menegaskan bahwa, untuk bisa melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum harus didukung minimal oleh dua alat bukti. "Itu ketentuan KUHAP," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Direktur Pusaka Sudarto ditangkap oleh Polda Sumbar, Selasa (7/1/2020), lantaran diduga sebagai penyebar informasi yang menimbulkan kebencian. Penangkapan terhadap Sudarto  dilakukan oleh Polda Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/77/K/XII/2019/Polsek pada tanggal 29 Desember 2019 atas nama Harry Permana.

Dalam penangkapan tersebut, polisi yang melakukan penangkapan sempat akan menyita komputer yang ada di Pusaka akan tetapi penyitaan tersebut ditolak oleh Sudarto karena tidak ada perintah dari pengadilan.

Dalam penangkapan ini, menurut Sudarto terdapat kejanggalan karena ia mengaku tidak pernah dipanggil oleh Polsek, Polres Dharmasraya dan  Polda Sumatera Barat.

Penangkapan terjadi tiba-tiba tanpa prosedur pemanggilan terlebih dahulu telah melanggar ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengamanatkan sebelum penangkapan mestinya dilakukan upaya paksa pemanggilan, demikian ujar Sudarto. 

Tetapi menurut Elwi Danil, jika pihak kepolisian berkeyakinan ada dua alat bukti, kata pakar hukum dari Universitas Andalas tersebut, mereka secara hukum dibenarkan melakukan penangkapan dan penetapan seseorang menjadi tersangka. 

Dia menjelaskan, alat bukti tersebut bisa berupa saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dia juga menegaskan bahwa penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana boleh dilakukan tanpa diawali oleh proses pemanggilan.

Menurut Elwi, laporan polisi termasuk ke dalam kategori bukti surat yang merupakan salah satu alat bukti. "Tetapi itu saja tidak cukup. Tentu polisi sudah memeriksa saksi-saksi," ujarnya. 

Elwi juga mengatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 telah direvisi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Menurut Peraturan Kapolri yang baru tersebut, pemanggilan adalah administrasi penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bertujuan untuk meminta keterangan. Pemanggilan itu sendiri bisa dilakukan dengan cara penangkapan langsung. 

Sementara itu, dalam melakukan penyitaan, pihak kepolisian harus memperoleh surat persetujuan tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat. Akan tetapi, karena alasan yang mendesak, pihak kepolisian boleh langsung melakukan penyitaan.

Meski demikian, katanya, pihak kepolisian juga harus segera memberitahukan penyitaan tersebut kepada ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini, kata Elwi, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

"Tapi apakah benar terjadi suatu tindak pidana ujaran kebencian seperti yang disangkakan oleh pihak kepolisian, dalam perspektif hukum, ini perlu proses pembuktian di sidang pengadilan," ujarnya. 

Elwi juga setuju bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik merupakan pasal yang sifatnya "elastis." Sehingga apa pun bentuk ujaran kebencian bisa dijangkau dengan pasal itu.

"Akan tetapi, selama dia masih tetap berlaku, maka dia harus tetap dihormati sebagai aturan yang mengikat," ujarnya.

Kata Elwi, selama undang-undang tersebut masih ada, maka pihak kepolisian masih bisa dibenarkan melakukan penangkapan. 

Di berita sebelumnya, nama Sudarto mencuat setelah menulis sejumlah postingan yang menyebutkan adanya pelarangan perayaan Natal di dua daerah di Sumatera Barat yakni Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya. Postingan itu membuat resah karena dinilai mengganggu kerukunan hidup beragama yang selama ini terjaga dengan baik di kedua daerah. Sudarto diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 UU ITE.

(frz/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga